Oleh : Atmim Lana Nurona
Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan di segala bidang, termasuk pendidikan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
Kita telah menyaksikan dan memahami bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia saat ini. Ini karena pendidikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, bukan saja karena pendidikan memengaruhi produktivitas dan fertilitas masyarakat. Pendidikan juga membuat sumber daya manusia lebih siap untuk mengatasi perubahan lingkungan kerja. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa negara dengan populasi yang cukup pendidikan akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pemerintah adalah sistem yang terdiri dari perusahaan swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dan kualitas pendidikan sangat terkait satu sama lain. Sementara itu, pendidikan nasional menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, dan ketidakmampuan profesional untuk menyediakan sumber daya masyarakat secara sesuai dengan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk pendidikan.
Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia harus menjadi masyarakat berpendidikan, yang berarti menguasai banyak hal dan kemampuan. Bersekolah adalah cara terbaik untuk mendapatkan dan meningkatkan kemampuan Anda. Namun sayangnya, karena keterbatasan keuangan, beberapa masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan tersebut. Ini adalah masalah yang signifikan dalam proses pembangunan dunia pendidikan di Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa 20% APBN dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Dengan dana APBN, pembangunan sekolah, pemberian beasiswa pendidikan, dan pembangunan fasilitas lainnya dapat dilakukan. Meskipun mendapatkan dana yang cukup besar dari pemerintah, pembangunan pendidikan Indonesia masih mengalami masalah. Perencanaan anggaran dan ketersediaan ruang kelas yang memadai adalah masalah yang sering terjadi. Permasalahan ini pasti akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.
PERAN PAJAK DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN
Pendapatan yang dihasilkan dari pajak negara akan digunakan untuk membiayai program pembangunan bangsa. Infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, agama, pariwisata, pertahanan, dan sektor lain merupakan bagian dari pembangunan nasional Indonesia. Dana yang cukup besar dialokasikan untuk bidang pendidikan. oleh pajak, yaitu dengan memberikan subsidi kepada institusi pendidikan.
Program wajib belajar sembilan tahun tampak luar biasa pada kertas, tetapi sulit diterapkan. Walaupun jenjang pendidikan dasar dilengkapi dengan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah, banyak sekolah yang menarik berbagai iuran yang tentu saja memberatkan orangtua siswa, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.
Salah satu layanan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan bantuan dana yang berasal dari pembagian pengurangan subsidi BBM di bidang pendidikan. Tujuan dari program BOS adalah untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan memberikan bantuan kepada siswa lain. Dengan BOS, siswa diharapkan mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih baik sampai mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Buku Panduan Pelaksanaan BOS, yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, adalah departemen teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.
Selain itu, pemerintah dapat meringankan beban rakyat di bidang pendidikan dengan menggunakan fungsi pajak. Pemerintah dapat mengambil keputusan untuk menghapus Pajak Pertambahan Niai (PPN) dari produk tertentu. Media cetak dan buku-buku atau majalah dengan fokus pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Prinsip tidak ada pajak untuk pengetahuan, atau pembebasan pajak untuk pengetahuan, mungkin menjadi dasar program ini. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini, pajak yang terkait dengan penyediaan dan pencetakan buku dan kertas telah mencapai 40% dari biaya produksi hampir semua perusahaan penerbitan buku. Selain itu, pemerintah harus memberikan subsidi untuk berbagai jenis pajak, seperti pajak atas penghasilan penulis atau pengarang buku, pajak atas kertas dan bahan pembantu lainnya, dan pajak lainnya. Tanpa tersedia buku-buku murah namun berkualitas, maka penciptaan pendidikan yang murah dan layak belumlah lengkap.
KESIMPULAN
Dalam hal bidang pendidikan, undang-undang dasar menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus minimal 20% dari APBN, sehingga pajak yang dipungut oleh pemerintah seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan.
Dengan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan, strukturisasi anggaran, dan prioritas alokasi anggaran yang mendorong prestasi belajar siswa, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Astuti, W., & Putriani, A. (2023). Peran Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan Pendidikan di SMKN 7 Tangerang. Journal on Education, 5(2), 3546-3553.
Rabiah, S. (2019). Manajemen Pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jurnal Sinar Manajemen, 6(1), 58-67.
