Kelangkaan DOC Broiler, Pemkab Pati dan Kementan Sepakati Distribusi 1.000 Box per Minggu
PATI, 22 Februari 2026 – Kelangkaan DOC FS Broiler (Day Old Chick Final Stock) sejak pertengahan 2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Rapat koordinasi strategis digelar di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (22/2), dipimpin Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda.
Rakor turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Persaudaraan Peternak Mandiri Pati (PPMP), serta perwakilan perusahaan perunggasan. Agenda utama pertemuan adalah memastikan distribusi dan harga DOC lebih stabil agar usaha peternak tetap berjalan.
Chandra mengungkapkan kebutuhan DOC di Pati mencapai sekitar 33 juta ekor per tahun dengan lima hingga tujuh siklus pemeliharaan. Namun harga DOC melonjak dari kisaran Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per ekor, sehingga menekan biaya produksi peternak mandiri.
Secara nasional, pasokan DOC dipengaruhi pengaturan populasi induk PS dan GPS (Parent Stock dan Grand Parent Stock). Selain itu, distribusi banyak terserap perusahaan integrator, sehingga peternak mandiri membutuhkan kepastian akses pasokan.
“Dan akhirnya hari ini kita sepakati distribusi 1.000 box DOC per minggu untuk peternak mandiri,” ujar Agung Suganda.
Kesepakatan tersebut dicapai antara PPMP dan perusahaan pembibitan unggas yang tergabung dalam GPPU sebagai respons atas kebutuhan riil peternak di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Pati. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pati akan melakukan pemantauan dan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai komitmen.
Di lapangan, sebagian peternak sempat menunda siklus produksi akibat keterbatasan pasokan dan kenaikan harga. Kondisi ini berpotensi memengaruhi suplai ayam hidup serta stabilitas protein hewani masyarakat.
Pemkab Pati juga menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari pendataan kebutuhan per siklus, pembelian kolektif DOC, pengembangan hatchery lokal, hingga penguatan koperasi sebagai offtaker. Pengawasan harga, fasilitasi distribusi resmi, serta penguatan biosecurity menjadi bagian strategi menjaga daya saing sektor unggas daerah.
“Ini bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan 1.000 box per minggu, kami harap produksi kembali normal dan harga ayam di Pati tetap stabil,” tegas Chandra.
Pemkab optimistis melalui sinergi pusat dan daerah, ketersediaan DOC kembali terkendali dan keberlanjutan usaha peternak mandiri tetap terjaga.
PATI, 22 Februari 2026 – Kelangkaan DOC FS Broiler (Day Old Chick Final Stock) sejak pertengahan 2024 mendorong Pemerintah Kabupaten Pati memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Rapat koordinasi strategis digelar di Ruang Pringgitan Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (22/2), dipimpin Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda.
Rakor turut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU), Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Persaudaraan Peternak Mandiri Pati (PPMP), serta perwakilan perusahaan perunggasan. Agenda utama pertemuan adalah memastikan distribusi dan harga DOC lebih stabil agar usaha peternak tetap berjalan.
Chandra mengungkapkan kebutuhan DOC di Pati mencapai sekitar 33 juta ekor per tahun dengan lima hingga tujuh siklus pemeliharaan. Namun harga DOC melonjak dari kisaran Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per ekor, sehingga menekan biaya produksi peternak mandiri.
Secara nasional, pasokan DOC dipengaruhi pengaturan populasi induk PS dan GPS (Parent Stock dan Grand Parent Stock). Selain itu, distribusi banyak terserap perusahaan integrator, sehingga peternak mandiri membutuhkan kepastian akses pasokan.
“Dan akhirnya hari ini kita sepakati distribusi 1.000 box DOC per minggu untuk peternak mandiri,” ujar Agung Suganda.
Kesepakatan tersebut dicapai antara PPMP dan perusahaan pembibitan unggas yang tergabung dalam GPPU sebagai respons atas kebutuhan riil peternak di wilayah Pantura, khususnya Kabupaten Pati. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pati akan melakukan pemantauan dan pengawasan agar distribusi berjalan sesuai komitmen.
Di lapangan, sebagian peternak sempat menunda siklus produksi akibat keterbatasan pasokan dan kenaikan harga. Kondisi ini berpotensi memengaruhi suplai ayam hidup serta stabilitas protein hewani masyarakat.
Pemkab Pati juga menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari pendataan kebutuhan per siklus, pembelian kolektif DOC, pengembangan hatchery lokal, hingga penguatan koperasi sebagai offtaker. Pengawasan harga, fasilitasi distribusi resmi, serta penguatan biosecurity menjadi bagian strategi menjaga daya saing sektor unggas daerah.
“Ini bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan 1.000 box per minggu, kami harap produksi kembali normal dan harga ayam di Pati tetap stabil,” tegas Chandra.
Pemkab optimistis melalui sinergi pusat dan daerah, ketersediaan DOC kembali terkendali dan keberlanjutan usaha peternak mandiri tetap terjaga.
