Oleh : Niluh Amelia Firnanda
Negara berpaham demokrasi salah satunya ditentukan partisipasi pada masyarakat,partisipasi akan terlihat pada saat masyarakat ikut terlibat aktif dalam dunia politik. Misalnya, ketika adanya pemilu , menurut mudjiyanto tahun 2012 pemikiran yang mendasari partisipasi politik ialah berdasarkan prinsip kedaulatan berada pada tangan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat secara pribadi ataupun melalui dewan perwakilan.partisipasi politik ialah aspek yang sangat berjalannya sebuah sistem demokrasi tidak menjadi salah satu negara dengan paham demokrasi.
Indonesia memiliki tanggung jawab buat menumbuhkan partisipasi warga negara dalam berbagai aspek terutama pembangunan politiknya menggunakan dengan tepat akan membangun pembangunan di aspek lain yang lebih maju untuk itu pembangunan politik di Indonesia haruslah mampu menaikkan kualitas pendidikan politik menetapkan etika serta moral budaya politik yang baik dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yaitu Pancasila serta menaikkan pengetahuan serta wawasan masyarakat negara tentang berbagai kewajiban serta haknya sebagai akibatnya mereka mampu dan mau berperan aktif.
Proses berdemokrasi tersebut, ada kelompok-kelompok masyarakat yang akan ikut serta mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik. Salah satunya adalah anak-anak muda. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang menurut Pasal 1 UU No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia dalam rentang usia 16-30 tahun. perkembangannya, mereka kemudian disebut sebagai Generasi Z dan Generasi Milenial. Badan Pusat Statistik mendefinisikan Generasi Z sebagai penduduk Indonesia yang lahir dalam rentang tahun 1997-2012 dan Generasi Milenial adalah mereka yang lahir antara 1981 hingga 1996.
Menurut Hasanuddin Ali dari Alvara Research, tipikal Generasi Z menuntut kehadiran internet nyaris di sepanjang kesehariannya. Ketergantungan mereka terhadap internet bahkan menyentuh angka 93,9 persen atau biasa disebut sebagai mobile generation. Generasi ini kehidupannya lebih banyak diwarnai dengan keceriaan (cheerful).Sedangkan Generasi Milenial memiliki ketergantungan dengan internet sekitar 88,4 persen dan dalam kehidupannya masih berjuang untuk meniti karier.
Dalam dunia politik, kata Hasanuddin, anak-anak muda tadi merupakan aset berharga dan menjadi incaran partai-partai politik. Ini lantaran Generasi Z dan Generasi Milenial merupakan kekuatan tersendiri yang harus direbut suaranya di dalam kontestasi pemilihan, baik pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, atau saat memilih wakil rakyat.
Demokrasi digital mengacu pada penggunaan media digital dalam komunikasi politik online dan offline. Kegiatan politik tidak hanya terjadi di internet tetapi juga dalam pertemuan fisik yang memanfaatkan media digital. Media online berfungsi sebagai platform yang mentransformasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Demokrasi digital datang dengan peluang dan juga tantangan. Di era masyarakat digital ini, bisnis dan pemerintahan bertransformasi melalui media digital.
Pengaruh media sosial pada saat ini, masyarakat semakin terdigitalisasi. Sulit rasanya menemukan masyarakat, khususnya di kota besar yang tidak memiliki akses internet di perangkat digitalnya. Keperluan pada internet tidak hanya milik orang kota atau kalangan eksekutif saja. Namun sudah menjalar, hingga ke pelosok pedesaan terutama di kalangan anak muda. Masyarakat aktif menggunakan media sosial pada gadget dan smartphone milik mereka, Indonesia, memiliki 90% pengguna internet yang mengakses situs media sosial.
Media sosial pada dasarnya memiliki peran penting dalam upaya menyebarkan pesan politik, memfasilitasi interaksi dan transaksi politik dan mampu membangun pengetahuan tentang berbagai isu politik yang kian berkembang. Terkait hal tersebut, media sosial juga bisa menjadi medium baru terkait pembentukan identitas kolektif yang bisa diakumulasikan guna mencapai suatu gerakan yang diharapkan bisa mencapai perubahan dalam masyarakat.
Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Mereka kemudian masuk ke berbagai platform media sosial yang ada demi mendapatkan simpati anak-anak muda melek teknologi.
Pemanfaatan platform media sosial untuk kepentingan politik telah dirasakan manfaatnya oleh Hillary Brigitta Lasut. Anggota DPR RI termuda ini memakai berbagai platform media sosial sebagai wadah berkampanye dalam Pemilihan Legislatif 2019. Selain lebih murah, kehadiran media sosial, menurut wakil rakyat daerah pemilihan Sulawesi Utara itu, mampu menjangkau jauh lebih banyak pemilih muda.
Brigitta juga mengakui pada saat pandemi seperti sekarang keberadaan media sosial pun sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan banyak orang, bahkan dalam sekali waktu. Teknologi digital juga telah memudahkan partai politik dalam menjangkau para kader-kadernya di seluruh negeri. “Di partai kami, nyaris semua urusan kepartaian bisa dilakukan dengan teknologi digital, termasuk mengurus dan mencetak kartu anggota partai secara online. Sehingga orang-orang tidak perlu mendatangi kantor partai setiap saat hanya untuk mengurusnya,” ujarnya.
Di mata Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, kehadiran media sosial untuk meraih suara anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi di dunia politik merupakan hal yang wajar di era teknologi digital. Doktor bidang komunikasi massa ini menyebutkan, ada yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda saat ingin menyampaikan aspirasi politiknya di media sosial.
Internet mendidik orang tentang demokrasi. Semua orang dapat melakukan penelitian melalui internet; mudah, murah, dan mudah digunakan. Internet memungkinkan warga negara untuk mengakses dan menyebarkan informasi tentang politisi, memungkinkan masukan dan wawasan bagi para pemangku kepentingan. Teknologi digital adalah cara terbaik untuk mengomunikasikan ide-ide, dan demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Media digital mengubah cara kita untuk bertukar ide dan menyalurkan pendapat. Berkat internet, lebih mudah bagi kita untuk memantau wakil terpilih dan mengawasi penggunaan biaya. Pemerintah tidak hanya menginformasikan warga tentang kebijakan mereka di situs web resmi mereka, tetapi juga mengundang warga untuk membalas atau memiliki masukan dengan ide-ide, saran dan keluhan mereka sendiri.
Belajar dari kasus bertebarannya informasi berupa berita bohong (hoaks) dalam Pemilihan Umum Banyak bertebaran informasi tak benar ketika Pemilu, mulai dari berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, dan lainnya. Diperlukan kesantunan di dalam berpolitik di media sosial terutama bagi anak-anak muda. Saring dulu sebelum sharing dan lakukan mengecek terlebih dulu kebenaran suatu informasi.
Namun, perlu dicatat pula bahwa penggunaan media sosial secara luas dan berlebihan membawa dampak negatif bagi individu. Terlalu banyak informasi justru dapat berbalik merugikan. Semua orang bisa berpendapat, semua orang dapat mengubah status. Terlalu banyak pendapat, membuat lebih sulit dan lebih lama untuk menyaringnya satu per satu. Kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke media digital dengan mereka yang tidak juga dapat berakibat biasnya penerapan demokrasi digital.
Sebagai generasi pemuda yang berpengaruh penting pada Negara dalam berpendapat maupun menyuarakan melalui secara langsung maupun media sosial tetaplah bijak dan tetap berhati-hati dalam hal tersebut agar tidak memawa dampak buruk bagi individu maupun publik, maka dalam menyebarkan informasi harus sesuai kebenarannya karena ketika menyebarkan informasi palsu akan terkena sanksi maupun berpendapat sesuai dengan kalimat yang baik agar tidak menyakiti orang lain, tetaplah bijak dalam bersosial media dan juga membawa pengaruh positif terhadap bersosial media.
