Oleh: Sri Retno Ningrum (Pegiat Literasi)
Sudah hampir dua tahun, pembelajaran tatap muka terkendala karena adanya pandemi Covid-19. Hingga akhirnya pemerintah pada awal semester genap tahun ini memutuskan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) 100 persen bagi wilayah status level 1 dan 2, diantaranya adalah wilayah Pati, Jawa Tengah. Namun, sangat disayangkan kebijakan tersebut muncul di saat varian virus Covid-19 bernama Omicron mulai menyebar di negara ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian pun berpendapat bahwa pelaksanaan PTM yang sudah dilakukan serentak perlu dilakukan evaluasi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan varian-variannya. Beliau menambahkan yang perlu diperhatikan dalam PTM bukan hanya vaksinasi tenaga pengajar dan murid, namun dibutuhkan penerapan protokol kesehatan (prokes). Hetifah menyayangkan masih terjadinya kelalaian prokes di beberapa satuan pendidikan, baik karena kurangnya sarana prasarana maupun murni kelalaian. Contoh: masih terjadi kerumunan ketika penjemputan murid oleh orang tua, murid sering buka masker ketika guru keluar kelas, tidak semua sekolah menerapkan jarak 1 meter antar kursi murid, dan sebagainya (Tribunnews.com 18/1/2022).
Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar saat virus Covid-19 sudah mewabah kemana-mana. Kebijakan sekolah daring dan tatap muka juga sudah pernah dilakukan, namun bermunculan masalah-masalah baru. Seperti ketika sekolah daring atau online dilaksanakan, murid kesulitan kuota, tidak memiliki gadget, jaringan internet yang buruk hingga orang tua stress karena tidak bisa mendampingi anak belajar dari rumah (BDR). Di sisi yang lain, ketika sekolah tatap muka dibuka, terjadi klaster penularan Covid-19 di sekolahan karena tidak terlaksananya protokol kesehatan secara optimal.
Maka dari itu, dibutuhkan evaluasi secara totalitas agar pandemi Covid-19 dapat hilang dari bumi ini. Sehingga rakyat dapat beraktivitas seperti biasanya termasuk beraktivitas mencari ilmu atau sekolah. Bukan kebijakan tambal sulam yang malah menjadikan rakyat bingung, cemas, dan stress karena berlarut-larut menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.
Islam memiliki solusi komprehensif agar pandemi ini segera berakhir yakni dengan menutup batas-batas negara agar negara ini tidak dimasuki WNA (Warga Negara Asing) yang secara tidak langsung membawa virus Covid-19 dan variannya atau disebut karantina wilayah. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Umar bin Al-Khathab pada saat wilayahnya terkena wabah. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan cara seperti itu, alhamdulillah wabah berakhir sehingga rakyat dapat beraktivitas sebagaimana biasanya.
Oleh karena itu, evaluasi yang shahih bukan sekedar melaksanakan vaksi dan protokol kesehatan secara ketat tetapi disertai dengan lockdown atau karantina wilayah. Karena sejatinya, sudah menjadi kewajiban penguasaan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya al-Imam (khalifah) itu perisai dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dll).
Hadits Rasulullah Saw. di atas hanya mampu terlaksana dengan maksimal jika ada penerapan secara kaffah atau menyeluruh dalam sistem Islam. Karena sistem tersebut terbukti lebih dari 1300 tahun menyejahterakan dan mengayomi rakyatnya. Wallahu’alam Bisshowab.
