Nadhia Eka Novitasari
2240101196
Pada januari 2021, harga minyak mentah masih berada pada kisaran harga $53.60/bbl dan pada juni 2021 mengalami kanaikan drastis pada angka $116.8/bbl. Kenaikan harga minyak mentah tersebut semakin membebani kondisi keuangan Indonesia mengingat komoditas BBM di Indonesia,terutama solar dan pertalite masih disubsidi oleh pemerintah.
Laporan yang kita dapat dari pemerintah adalah bahwa beban subsidi BBM mencapai angka Rp 502,4 triliun,angka tersebut bukanlah angka yang kecil.untuk mengurangi tekanan fisikal tersebut, pada awal September 2022, pemerintah mengumumkan untuk menaikkan harga BBM. Harga pertalite naik dari harga Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Presentase kenaikkan harga pertalite sekitar 30.7%. harga solar dari Rp 5.150 per liter nik menjadi Rp 6.800 per liter. Presentase kenaikan harga solar sekitar 32%. Harga Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Kenaikkan secara keseluruhan untuk ketiga jenis BBM tersebut adalah sekitar 26%. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM di Indonesia dipandang beberapa ahli ekonomi merupakan hal yang paling mungkin untuk dilakukan karena sulitnya menerapkan pembiasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.
Beberapa hari setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM selanjutnya di ikuti dengan naiknnya harga bahan pangan pokok bagi warga Indonesia. beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit merah, cabai hijau,bawang putih, bawang merah, minyak goreng. Minyak goreng tidak hanya mengalami kenaikan harga tetapi juga mengalami kelangkaan di pasaran. Dengan adanya peristiwa ini tidak menutup kemungkinan bahwa bahan pangan yang lain juga akan mengikuti kenaikan juga.
Kenaikkan harga secara bersamaan ini membuat masyarakat kualahan. Dampak psikologis dari sisi masyarakat dimana produsen (termasuk pedagang) menaikkan harga melebihi dari kenaikan biaya produksi atau distribusi yang mereka keluarkan. Jadi Ketika produsen menaikkan harga mereka tidak menghitung berapa besar kontribusi BBM terhadap biaya produksi yang mereka keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa tersebut.
Kenaikkan harga BBM juga berpotensi akan meningkatkan angka penganggurasn yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. per Maret 2022, BPS melaporkanadanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi. Tigkat kemisknan per maret mencapai 9,54% atau 26,6 juta orang. Minus, 0,6 poin atau 1,38 juta orang. Dibandingkan September 2021, angka kemiskinan turun 0,17 poin persentase atau 0,34 juta orang.
Namun, garis kemiskinan meningkat 3,975% dibandingkan September 2021 menjadi Rp 505.469 pada Maret 2022. Bukan hal yang tidak mungkin, jika tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang meningkat akan menimbulkan kekacaukan hingga demo. Mengingat peristiwa pada 2013 lalu, ratusan bahkan ribuan mahaiswa hingga buruh melakukan demo kenaikka BBM di depan istana negara, pertamina, hngga kementrian energi dan daya mineral (ESDM).
Dari sisi pemerintah, adanya kenaikkan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibalitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi sekrang adalah tahun dimana menjelang tahun politik dimana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan kubu oposisi untuk menurunkan popularitas pemerintah.
Dampak ekonomi dan psikologis kenaikan harga BBM harus diwaspadai pemerintah. Dalam hal ini memerlukan peran pemerintah untuk menenangkan masyarakat bahwa kenaikan harga BBM tidak perlu ditanggapi dengan kepanikan. Pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa dana subsidi BBM akan dikompesisikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak terutama untuk golongan rumah tangga menengah kebawah. Dana subsidi juga harus dialokasikan terhadap sektor-sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, misalnya pembangunan irigasi, subsidi harga pertanian, pembangunan jalan, Pelabuhan, sarana Pendidikan, Kesehatan, dll.
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS EKONOMI
EKONOMI PEMBANGUNAN
K-5
