Sikat Ketimpangan Akses Keadilan, Komisi A DPRD Pati Godok Raperda Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berkomitmen penuh untuk meruntuhkan tembok pembatas yang selama ini menghalangi masyarakat bawah dalam mencari keadilan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Narso, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan merupakan instrumen krusial untuk menghapus kesenjangan pendampingan hukum di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Narso di sela-sela agenda public hearing Raperda Bantuan Hukum yang digelar di Gedung DPRD Pati, Senin (18/5/2026).
Banyak Warga Miskin Memilih Pasrah Saat Terjerat Kasus
Narso membeberkan realitas pahit yang hingga kini masih jamak dijumpai di tengah masyarakat Bumi Mina Tani. Banyak warga miskin yang terpaksa pasrah dan menyerah begitu saja saat dihadapkan pada persoalan hukum—baik pidana maupun perdata—hanya karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum (advokat).
“Faktanya masih banyak masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum karena faktor biaya. Ini yang menjadi perhatian kami. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih pasrah karena merasa tidak memiliki kekuatan maupun kemampuan untuk mencari bantuan,” ungkap Narso dengan prihatin.
Melalui Perda ini, DPRD Pati ingin memastikan bahwa faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk kehilangan hak pembelaannya di muka sidang. “Hukum tidak boleh hanya mudah diakses oleh orang yang punya kemampuan finansial. Masyarakat kecil juga berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” imbuhnya.
Bukan Sekadar Formalitas di Atas Kertas
Narso mewanti-wanti agar program jaminan hukum gratis ini nantinya tidak hanya terjebak menjadi pemenuhan formalitas administrasi atau sekadar serapan anggaran daerah semata. Esensi dari lahirnya regulasi ini adalah dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas di Kabupaten Pati.
“Yang kami inginkan bukan hanya regulasi selesai dibuat, tetapi masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah saat mereka menghadapi persoalan hukum,” tegas politisi PKS tersebut.
Untuk menjamin mutu pelayanan, Perda ini nantinya akan mengatur mekanisme operasional yang ketat, termasuk standardisasi kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi advokasi yang telah mengantongi akreditasi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Klaster penerima manfaat pun dipertegas, mencakup warga miskin, kaum perempuan, anak-anak, hingga kelompok penyandang disabilitas.
Proses Godok di Tingkat Pansus
Hingga saat ini, draf Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan tersebut masih berada dalam fase pembahasan intensif dan pendalaman materi di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati.
DPRD Pati menargetkan raperda ini dapat segera disahkan menjadi Perda definitif dalam waktu dekat, guna memberikan landasan hukum (legal standing) yang kuat bagi Pemkab Pati untuk mengalokasikan anggaran jaminan hukum gratis secara berkelanjutan.
Poin Strategis Raperda Bantuan Hukum Pati:
Misi Utama: Menekan ketimpangan dan menggratiskan biaya advokasi bagi warga miskin.
Fenomena Sosial: Menjawab keresahan banyaknya warga rentan yang pasrah hukum karena faktor biaya.
Asas Layanan: Mengedepankan keadilan inklusif bagi difabel, perempuan, dan anak-anak.
Status Regulasi: Saat ini sedang dimatangkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Pati sebelum disahkan.
