E-government Dan Smart City
PATINEWS.COM
Oleh: Ainun Fitri Mughiroh
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
Keberhasilan sebuah daerah salah satunya dipengaruhi oleh adanya pemerintahan yang memiliki keterbukaan informasi serta mampu menyajikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Hal ini tentu membutuhkan teknologi di dalamnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengembangkan program e-governance. Adanya e-government secara tidak langsung meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, dimana pelayanan publik menjadi sangat dimudahkan dan dapat menjadi kepuasan tersendiri bagi masyarakat ketika program e-government terealisasikan dengan benar.
Bank Dunia mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis dan penyampaian layanan departemen pemerintah dan entitas pemerintah lainnya. E-government memiliki empat dimensi yang merupakan e-services, e-management, e-democracy dan e-policy. Pengembangan e-government melibatkan banyak faktor yaitu kualitas informasi, infrastruktur teknologi, karakteristik organisasi dan manajemen, lingkungan hukum dan regulasi, serta konteks ekonomi dan sosial (Zhau & Collier: 2014).
Sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi atau Smart government dapat memberikan banyak layanan terhadap warga dan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, pengajuan klaim dan melaporkan masalah, permintaan informasi dan penjadwalan (Napitupulu, dkk: 2020). Dilansir dari laman jatimprov.go.id menyebutkan bahwa kota Surabaya terpilih menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan pameran internasional terpadu terkait konsep kota cerdas, dengan adanya penerapan dan pengembangan e-government yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya (Jatimprov: 2016)
Hal ini tentu dapat menjadi acuan atau contoh bagi kota lain. smart city yang dimiliki oleh kota Surabaya memiliki layanan smart living yang terkait dengan penerimaan murid baru online, SIM, command center 112 untuk kebencanaan, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas dan fasilitas wifi gratis di area publik. Sementara smart environment diantaranya meliputi sistem peringatan dini bencana, sistem pengolahan sampah dan monitoring air berbasis teknologi informasi. hal ini sangat baik jika direalisasikan pada kota-kota lainnya, jika aplikasi smart city terealisasikan dengan baik akan menjadi sangat berguna bagi masyarakat juga pemerintahan di kota tersebut. Adanya aplikasi smart city di beberapa kota lainnya sudah menjadi awal yang bagus, selain karena untuk meningkatkan kemajuan dan eksistensi pada sebuah kota, aplikasi tersebut juga penting untuk pengenalan serta pengetahuan terkait budaya dan prestasi pada masing-masing kota.
Mossberger mengemukakan bahwa ketidakseimbangan digital sebenarnya dipengaruhi oleh kesenjangan akses, pembagian keterampilan, ketidakseimbangan peluang ekonomi, dan perpecahan demokrasi. Jika sekelompok warga Amerika dari berbagai latar belakang menemukan bahwa pendapatan, pendidikan, usia, dan frekuensi penggunaan internet merupakan faktor dominan yang mempengaruhi niat warga untuk menggunakan layanan e-government (Zhau & Collier: 2014). Faktor ini jika dilihat dari kesenjangannya juga memiliki kesamaan di negara Indonesia.
Agar dapat berjalan dengan baik maka fitur dalam aplikasi smart city harus lebih ditingkatkan lagi guna untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. Selain itu, aplikasi smart city harus dikenalkan dan dikampanyekan kepada masyarakat setempat, agar masyarakat dapat menggunakan dan memahami fungsi aplikasi tersebut. Namun tidak hanya pemerintah yang memfasilitasinya tetapi masyarakat juga harus turut berpartisipasi bekerja dan berperan aktif mendukung adanya cita-cita ini.
(*).
