DPRD Pati Soroti Maraknya Pengemis, Bukan Hanya Faktor Ekonomi, Ada yang Pilih Jalan Pintas
PATI – Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk pengemis dan gelandangan pengemis (gepeng), masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Pati. Fenomena peminta-minta di sejumlah titik keramaian, terutama kawasan lampu lalu lintas, dinilai membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan penertiban.
Anggota DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan, menilai persoalan PMKS tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Menurutnya, kesadaran individu serta minimnya kemauan untuk mencari alternatif penghasilan juga menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas mengemis terus ditemukan.
“Kesenjangan ini menyebabkan masyarakat sering ambil jalan pintas untuk mengais rejeki. Salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan meminta-minta di jalanan traffic light,” ujar Danu.
Tak Selalu Karena Tak Punya Uang
Danu menyoroti temuan petugas ketika melakukan penertiban gepeng. Menurutnya, dalam sejumlah penertiban, petugas terkadang menemukan pengemis yang justru membawa atau memiliki simpanan uang dalam jumlah cukup banyak.
Meski demikian, ia tetap mengakui bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu faktor terbesar munculnya PMKS.
Selain kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya peluang usaha juga dinilai turut mendorong sebagian masyarakat memilih aktivitas meminta-minta sebagai sumber penghasilan.
Muncul Beragam Strategi Menarik Simpati
Fenomena mengemis di jalanan juga berkembang dengan berbagai cara. Sejumlah peminta-minta menggunakan penampilan tertentu untuk menarik perhatian pengguna jalan.
Danu menyebut, ada yang menggunakan kostum badut hingga tampil sebagai manusia silver.
“Kreativitas untuk menarik simpatik masyarakat dengan berpakaian ala badut, sebagai manusia silver dan lain-lain. Peminta-minta di traffic light dengan strategi manusia silver,” imbuhnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PMKS membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penertiban saja dinilai belum cukup apabila tidak disertai solusi terhadap persoalan ekonomi dan sosial yang melatarbelakanginya.
DPRD Dorong Penanganan Lebih Strategis
Danu berharap Pemkab Pati tidak hanya melakukan operasi penertiban, tetapi juga menyusun langkah strategis untuk menekan angka PMKS secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan program yang dapat memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan aktivitas meminta-minta.
Selain itu, persoalan juga perlu ditangani melalui koordinasi antardaerah. Sebab, tidak semua peminta-minta yang ditemukan di wilayah Pati merupakan warga Kabupaten Pati.
“Kalau ditemukan peminta-minta dari daerah kabupaten/kota lain perlu ada koordinasi antarkabupaten/kota,” usulnya.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar PMKS dari luar daerah dapat ditangani dan dikembalikan ke daerah asal melalui mekanisme yang sesuai.
Danu menegaskan, keberhasilan penanganan pengemis di jalanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga pemerintah kabupaten/kota lain perlu bergerak bersama.
