PATINEWSCOM –
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo menyesalkan belum adanya solusi konkret bagi para nelayan di Kecamatan Tayu yang tidak dapat melaut akibat pendangkalan alur sungai. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama beberapa hari dan berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat pesisir.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyatakan tidak dapat melakukan penanganan secara langsung karena kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
Namun, Bambang menilai pemerintah tetap harus hadir memberikan solusi, meskipun persoalan tersebut menjadi kewenangan instansi lain.
“Saya heran dengan peran pemerintah, nelayan ini tiap harinya melaut. Ketika dapat hasil untuk kebutuhan hari-hari, kalau tidak melaut ya tidak punya pendapatan. Dan ketika mengadu ke pemerintah disuruh menunggu, seperti tidak ada pemerintah saja,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah membuka kembali akses pelayaran nelayan agar mereka dapat kembali mencari nafkah.
“Yang dibutuhkan nelayan saat ini hanya soal melaut, jadi kalau bisa ada penanganan sementara dulu,” tegasnya.
Bambang berharap Pemkab Pati tidak hanya berhenti pada alasan kewenangan, tetapi aktif membangun koordinasi dengan BBWS Pemali Juana maupun pemerintah pusat agar penanganan pendangkalan sungai dapat segera dilakukan.
Menurutnya, langkah darurat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami para nelayan, sembari menunggu penanganan permanen terhadap pendangkalan alur sungai.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus mengawal persoalan tersebut hingga solusi yang dibutuhkan masyarakat benar-benar terealisasi.
“Nelayan menggantungkan kehidupan dari hasil melaut setiap hari. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah nyata agar aktivitas mereka dapat segera kembali normal dan roda perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan,” pungkasnya.
