DPR Hanya Kumpulan “Korea”? Demo ke DPR untuk Apa?
Pernyataan Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang menyebut bahwa kekuasaan politik ada di tangan ketua umum partai politik seolah membuka mata kita tentang realitas demokrasi di Indonesia. Pacul bahkan menegaskan bahwa anggota DPR hanyalah perpanjangan tangan ketua umum partai. “Capres-cawapres yang mengajukan siapa? Partai atau gabungan partai. Kalau anggota DPR mau setujuin rancangan undang-undang, ya harus minta restu ketua umum dulu,” ujarnya. Pernyataan ini bisa terasa pahit, tapi jujur. Selama ini kita didorong untuk percaya bahwa DPR adalah wakil rakyat, bahwa mereka mewakili suara kita di Senayan. Namun, kalau memang semua keputusan diambil berdasarkan arahan ketua umum partai, maka DPR hanyalah “kumpulan korea”—sekumpulan orang yang menari mengikuti irama yang dimainkan ketum mereka. Jika benar begitu, pertanyaannya: buat apa kita demo ke DPR? Kita sudah berkali-kali melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi Gedung DPR: menolak undang-undang kontroversial, menuntut kebijakan yang adil, bahkan ada yang sampai bentrok dengan aparat. Tapi kalau suara DPR tidak murni berasal dari hati nurani mereka, melainkan dari “restu” ketua umum partai, maka semua teriak kita hanya terdengar sebagai gema di lorong kosong. Mungkin sudah waktunya masyarakat mengubah cara menyuarakan aspirasi. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan langsung kepada para ketua umum partai. Kalau mau demo, ya demo di depan kantor DPP partai masing-masing atau ke rumah para ketua umum partai. Mereka lah pengambil keputusan sesungguhnya. Tentu ini menyedihkan, karena secara ideal DPR adalah tempat rakyat menitipkan harapan. Tetapi, kalau mekanisme politik memang berjalan seperti yang Pacul bilang, kita harus realistis. Jangan sampai energi rakyat habis di depan gedung DPR, padahal pintu utama ada di ruang rapat DPP partai. Yang kita butuhkan bukan sekadar reformasi regulasi, tapi reformasi budaya politik: anggota DPR yang berani berpihak pada rakyat meski berbeda dengan garis partai, partai politik yang mendengar suara konstituen sebelum memutuskan arah kebijakan. Selama itu belum terjadi, demo sebesar apa pun di Senayan mungkin hanya jadi tontonan.
ALI ACHMADI, Praktisi Pendidikan, Pemerhati Masalah Sosial, Tinggal di Pati.
Pernyataan Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang menyebut bahwa kekuasaan politik ada di tangan ketua umum partai politik seolah membuka mata kita tentang realitas demokrasi di Indonesia. Pacul bahkan menegaskan bahwa anggota DPR hanyalah perpanjangan tangan ketua umum partai. “Capres-cawapres yang mengajukan siapa? Partai atau gabungan partai. Kalau anggota DPR mau setujuin rancangan undang-undang, ya harus minta restu ketua umum dulu,” ujarnya. Pernyataan ini bisa terasa pahit, tapi jujur. Selama ini kita didorong untuk percaya bahwa DPR adalah wakil rakyat, bahwa mereka mewakili suara kita di Senayan. Namun, kalau memang semua keputusan diambil berdasarkan arahan ketua umum partai, maka DPR hanyalah “kumpulan korea”—sekumpulan orang yang menari mengikuti irama yang dimainkan ketum mereka. Jika benar begitu, pertanyaannya: buat apa kita demo ke DPR? Kita sudah berkali-kali melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi Gedung DPR: menolak undang-undang kontroversial, menuntut kebijakan yang adil, bahkan ada yang sampai bentrok dengan aparat. Tapi kalau suara DPR tidak murni berasal dari hati nurani mereka, melainkan dari “restu” ketua umum partai, maka semua teriak kita hanya terdengar sebagai gema di lorong kosong. Mungkin sudah waktunya masyarakat mengubah cara menyuarakan aspirasi. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan langsung kepada para ketua umum partai. Kalau mau demo, ya demo di depan kantor DPP partai masing-masing atau ke rumah para ketua umum partai. Mereka lah pengambil keputusan sesungguhnya. Tentu ini menyedihkan, karena secara ideal DPR adalah tempat rakyat menitipkan harapan. Tetapi, kalau mekanisme politik memang berjalan seperti yang Pacul bilang, kita harus realistis. Jangan sampai energi rakyat habis di depan gedung DPR, padahal pintu utama ada di ruang rapat DPP partai. Yang kita butuhkan bukan sekadar reformasi regulasi, tapi reformasi budaya politik: anggota DPR yang berani berpihak pada rakyat meski berbeda dengan garis partai, partai politik yang mendengar suara konstituen sebelum memutuskan arah kebijakan. Selama itu belum terjadi, demo sebesar apa pun di Senayan mungkin hanya jadi tontonan.
ALI ACHMADI, Praktisi Pendidikan, Pemerhati Masalah Sosial, Tinggal di Pati.
