Patinews.com – Jakarta, Dr. M. Ali Taher, S.H, M.Hum selaku Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meyakini tugasnya dalam menuntaskan pemilihan calon Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat diselesaikan sebelum 3 bulan mendatang. Menurutnya, kini Komisi VIII DPR RI sedang mempersiapkan tahapan selanjutnya bagi 18 calon Komisioner yang sudah lolos dan memenuhi kriteria yang telah dilakukan oleh Panitia Tim Seleksi KPAI.
“Siapapun yang terpilih tentu harus yang memiliki dedikasi tinggi terhadap Perlindungan Anak dan menjalankan tugas KPAI yang sesuai dengan UUD dan bermitra kepada Kementerian terkait dan terutama menyelesaikan Dualisme Komnas Perlindungan Anak”, tutur Ali Taher saat dihubungi via selulernya.
Politisi senior Partai Amanat Nasional tersebut menjamin, bahwa dirinya akan bersikap netral dan menanggalkan status partainya demi rakyat dan saat mengambil kebijakan publik untuk masyarakat khususnya masalah perlinduangan anak dan perlindugan anak yang selalu berkaitan.
“Secara pribadi saya akan melepas kepentingan partai sejak dilantik menjadi DPR RI, banyak yang mengajak ketemu saya termasuk calon komisioner KPAI saya tolak demi menjaga indepen saya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik”, kata Anggota MPR RI tersebut yang pernah bertugas di Komisi IX DPR RI.
Mantan Staf Ahli Menteri Kehutanan 2010-2014 ini juga menuturkan bahwa dirinya dan anggota Komisi VIII yang dipimpinnya akan obyektif serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan siapa Pentolan KPAI periode baru nanti sehingga tidak hanya melihat profil dan sepak terjang namun banyak sisi yang harus diperhatikan demi menuntaskan kasus-kasus kekerasan anak yang kian masif.
Saat ditanya kontroversi sertifikasi Ulama yang dicanangkan Menteri Agama RI, Mantan Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Timur itu menganggap belum ada alasan urgent untuk dilakukannya sertifikasi Ulama.
“Saya sudah keliling berbagai daerah baik Ulama di Kota maupun dikampung tidak pro terhadap rencana itu, dan menurut saya sampai saat ini belum ada alasan yang diangap urgent sehingga harus di sertifikasi. Guru aja di sertifikasi bayar, nanti Ulama siapa yang bayar sedangkan banyak ulama dan ustadz gratis dalam mengajar dan membimbing umatnya”, pungkas Ali Taher. (Patinews.com / Znd)
