Solar Mahal Cekik Pendapatan Melaut, DPRD Pati Desak Pemerintah Hadirkan Kebijakan Solar Khusus Nelayan
PATI – Tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kian menyudutkan posisi para nelayan di Kabupaten Pati. Lonjakan biaya operasional ini dilaporkan membuat gelombang kapal penangkap ikan dari wilayah utara hingga selatan Pati memilih bersandar di pelabuhan dan belum berani melaut.
Kondisi darurat kelautan ini mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Pati, Mukit. Ia menegaskan bahwa persoalan solar merupakan variabel paling krusial yang saat ini melumpuhkan denyut nadi perekonomian kawasan pesisir Bumi Mina Tani.
Beban Operasional Terbesar Ada di Bahan Bakar
Mukit mengungkapkan, keengganan para nelayan untuk berangkat melaut sangat rasional. Dalam struktur pembiayaan logistik pelayaran, komponen bahan bakar menyedot porsi anggaran paling besar. Jika harga solar tetap bertengger di angka tinggi, risiko kerugian membayangi setiap keberangkatan kapal.
“Kondisi sekarang dari utara sampai selatan banyak yang belum melaut. Yang paling urgent memang BBM solar yang mahal karena biaya operasional terbesar ada di bahan bakar,” ujar Mukit, Senin (18/5/2026).
Ia menyayangkan lambatnya respons pemerintah pusat maupun provinsi dalam merumuskan kebijakan afirmatif bagi sektor perikanan tangkap, meskipun aspirasi ini sudah berulang kali disuarakan di tingkat daerah.
Sistem Bagi Hasil Bikin Nelayan Paling Menderita
Lebih lanjut, Mukit membeberkan realitas lapangan mengenai sistem pengupahan di sektor perikanan yang menggunakan pola bagi hasil (fair sharing) antara pemilik kapal (pengusaha) dan anak buah kapal (nelayan).
Dalam sistem ini, seluruh modal operasional penangkapan ikan—termasuk pembelian solar—wajib dipotong terlebih dahulu dari total nilai pendapatan hasil tangkapan kotor.
Sisa hasil usaha ($SHU$) itulah yang kemudian dibagi rata dengan porsi:
50 persen untuk pemilik kapal/pengusaha.
50 persen untuk dibagi kepada para nelayan pekerja.
“Karena sistemnya bagi hasil, maka biaya operasional dipotong dulu dari hasil tangkapan, baru sisanya dibagi. Pembagiannya memang fair. Namun, semakin tinggi biaya operasional untuk solar, maka otomatis sisa uang yang dibawa pulang oleh nelayan ke rumah akan semakin tipis,” jelas politisi Pati tersebut.
Bukan Subsidi Penuh, Hanya Minta Solar Khusus
DPRD Pati menegaskan bahwa para pelaku usaha perikanan dan nelayan di Pati tidak sedang menuntut ketergantungan pada subsidi penuh dari negara. Mereka hanya mengetuk pintu kebijakan agar pemerintah menciptakan klaster harga atau suplai “Solar Khusus Nelayan” yang formulasinya disesuaikan dengan daya beli sektor kelautan daerah.
Mukit mengakui, keterbatasan wewenang yang dimiliki DPRD tingkat kabupaten sering kali menjadi tembok penghambat eksekusi kebijakan makro seperti regulasi BBM. Kendati demikian, pihak legislatif berjanji akan terus meneruskan nota aspirasi ini ke tingkat kementerian terkait.
Nelayan Kabupaten Pati kini menaruh harapan besar agar pemerintah segera menurunkan solusi konkret terkait tata niaga dan distribusi solar, agar armada kapal dapat kembali berlayar secara normal dan roda ekonomi pesisir kembali bergerak.
Dilema Struktur Pembiayaan Nelayan Pati:
Masalah Utama: Harga solar tinggi memicu lonjakan biaya logistik kapal.
Dampak Riil: Pendapatan bersih nelayan merosot tajam akibat sistem potong modal awal.
Pola Pengupahan: Sistem bagi hasil 50:50 setelah dikurangi biaya solar.
Tuntutan Sektor: Pembentukan regulasi tata niaga “Solar Khusus Nelayan” non-subsidi penuh.
