Warning Keras Kepala DPUTR Pati untuk Pemborong Infrastruktur Nakal, Kerja Nggak Bener, Siap-Siap Viral!
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, menyoroti pentingnya penilaian yang objektif dan proporsional terkait kinerja pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ia secara tegas menolak jika kinerja instansinya disamaratakan atau dibandingkan secara sepihak dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Riyoso pada Kamis (6/8/2026). Menurutnya, setiap instansi memiliki beban tugas, tanggung jawab, serta alokasi anggaran yang sangat berbeda.
“Apple to apple, jangan apple to orange. Jangan membandingkan DPUTR dengan dinas lain karena tanggung jawab dan anggarannya berbeda,” tutur Riyoso menekankan pentingnya perbandingan yang setara.
Realita Anggaran vs Kebutuhan Infrastruktur
Lebih lanjut, Riyoso membeberkan dinamika penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati saat ini. Ia menjelaskan bahwa fokus penanganan ruas jalan prioritas kini telah dirampingkan, dari yang semula berjumlah sekitar 90 ruas, kini difokuskan menjadi 54 ruas.
Kabar baiknya, pada APBD Perubahan 2026, DPUTR Kabupaten Pati mendapatkan suntikan dana tambahan sekitar Rp50 miliar guna mempercepat realisasi perbaikan jalan. Namun, Riyoso menyebut angka tersebut masih jauh dari kata ideal.
Menurut kalkulasi DPUTR, kebutuhan ideal anggaran untuk penanganan jalan di Kabupaten Pati mencapai angka Rp166 miliar per tahun. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang lebih masif mutlak diperlukan agar seluruh ruas jalan yang rusak dapat ditangani secara optimal dan tuntas.
Minta Media “Kuliti” Pemborong Nakal
Menyadari keterbatasan jumlah personel pengawas di internal DPUTR yang tidak sebanding dengan banyaknya proyek pekerjaan fisik yang sedang berjalan, Riyoso justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengawasan eksternal.
Ia secara khusus mengajak insan pers dan media massa untuk ikut serta terjun mengawasi jalannya proyek-proyek pembangunan di lapangan.
“Kalau ada pemborong yang nakal, beritakan saja! Dengan keterbatasan pengawasan di PU dan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan, kami sangat membutuhkan pengawasan dari eksternal, termasuk media,” ungkapnya.
Riyoso meyakini bahwa pemberitaan yang berimbang dari media akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai bentuk transparansi.
“Media akan sangat bermanfaat apabila menyampaikan informasi yang berimbang. Kalau ada penyedia jasa (kontraktor) yang tidak bekerja dengan baik, silakan diberitakan,” pungkas Riyoso memberikan lampu hijau bagi pengawasan publik.
@patinews
#jateng #pati #fyp #virals #jangkauanluas
