Respon Aksi Nelayan Juwana, DPRD Pati Segera Kirim Surat ke DPR RI dan Presiden
PATI, PATINEWS.COM
Merespons aksi demonstrasi nelayan Juwana di depan gedung DPRD Kabupaten Pati, DPRD Kabupaten Pati akan berkirim surat kepada DPR RI hingga Presiden. Sabtu, 14 Mei 2022.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin dalam penyampaiannya saat menemui massa aksi demonstrasi dari para nelayan Juwana.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan, jika demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan nelayan ini merupakan penyampaian dari keluh kesah mereka atas kebijakan Pemerintah pusat. Dimana kebijakan itu salah satunya adalah tingginya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen pasca tangkap dari penghasilan mereka. Sehingga menurut nelayan itu membebani mereka, bahkan membayar ABK saja kesulitan. Apalagi wilayah tangkapnya dipersempit, untuk itu mereka minta agar wilayah tangkapan nya diperluas.
Selain itu, Ali Badrudin juga menyampaikan setelah menemui aksi demonstrasi dari nelayan ini, pihaknya akan berkirim surat kepada DPR RI hingga Presiden, agar apa yang disampaikan oleh para nelayan ini didengar dan diperhatikan serta permintaannya dikabulkan.
“Kami juga berharap PP Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut bisa diubah dan direvisi, karena besaran PNBP sebesar 10 persen ini tidak seperti permintaan dari nelayan yang meminta 5 persen,” tambahnya.
Diketahui massa aksi demonstrasi dari ribuan nelayan Juwana yang berlangsung di depan gedung DPRD Kabupaten Pati ini sebelumnya juga sudah menyampaikan beberapa tuntutannya diantaranya, turunkan indeks tarif PNPB pasca produksi, yang semula 10% menjadi 5%, kemudian kedua hentikan perizinan kapal pukat udang (buatan asing) di WPP 718, ketiga berlakukan aturan pendampingan 2 WPP yang berdampingan untuk keberlangsungan usaha perikanan tangkap, keempat hentikan kapal penangkap ikan eks asing di seluruh WPPNRI, kelima mengijinkan kapal pengangkut untuk kembali beroperasi di WPPNRI, keenam hentikan penindakan pelanggaran dilaut, dengan tahapan peringatan/pembinaan, dan yang terakhir ketujuh turunkan harga BBM Solar industri untuk nelayan.
Setelah menyampaikan tuntutannya tersebut, kemudian dilakukan pernyataan sikap oleh perwakilan dari peserta aksi demonstrasi nelayan Juwana dan penandatanganan bersama Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati serta pengurus dari aksi demonstrasi nelayan Juwana tersebut, agar tuntutan mereka disampaikan ke Pemerintah pusat.
(*)
