[image: HH9M3ddbMAE7x8c.jpg]
Realita Pahit Perampasan Tanah Adat di Film Pesta Babi, Aksi Nobar Sering Dibubarkan Paksa
Gelombang penolakan terhadap film dokumenter terbaru karya Dandhy Laksono, *”Pesta Babi”*, kini berujung pada aksi pembubaran paksa di sejumlah titik di Indonesia. Film yang memotret realitas pahit perampasan tanah adat dan deforestasi di Papua ini dianggap “terlalu berbahaya” hingga harus dihentikan paksa oleh pihak berwenang. *Aksi Pembubaran di Berbagai Titik Panas*
Drama pembubaran ini meletus di beberapa daerah dengan intensitas yang mengejutkan:
–
*Universitas Mataram (Unram):* Pihak rektorat melalui Wakil Rektor III secara langsung menghentikan pemutaran film di dalam kampus. Alasannya? Film tersebut dinilai “tidak layak tonton” dan berpotensi memicu kegaduhan di lingkungan akademik. –
*Ternate, Maluku Utara:* Situasi jauh lebih tegang saat aparat TNI turun tangan membubarkan *nonton bareng* (nobar). Aparat berdalih isu SARA di wilayah tersebut sangat sensitif dan pemutaran film ini dikhawatirkan mengganggu kondusivitas keamanan. –
*Sumbawa Barat:* Di markas organisasi mahasiswa HMI, kolaborasi antara TNI dan Satpol PP juga memastikan layar “Pesta Babi” harus gulung tikar lebih awal.
*Reaksi Keras: “Ini Pembungkaman Kebebasan!”*
Tindakan represif ini langsung memicu kecaman hebat dari berbagai pihak yang menilai Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi:
1.
*Koalisi Masyarakat Sipil & YLBHI:* Mengutuk keras keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka menegaskan bahwa pelarangan film hanya bisa dilakukan melalui ketetapan pengadilan, bukan melalui intimidasi aparat. 2.
*Menteri HAM Natalius Pigai:* Secara lugas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, dan pembubaran sepihak adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. 3.
*DPR & DPD RI:* Sejumlah legislator menyuarakan keprihatinan, mempertanyakan mengapa sebuah karya seni harus dihadapi dengan kekuatan militer.
*Apa yang Sebenarnya Disembunyikan?*
Film “Pesta Babi” sendiri sebenarnya adalah dokumenter investigatif yang menyoroti dampak *Proyek Strategis Nasional (PSN)* di Papua Selatan. Judul “Pesta Babi” merupakan metafora dari tradisi masyarakat adat Papua yang kini terancam oleh ekspansi industri bioenergi dan pembukaan lahan skala besar.
Realita Pahit Perampasan Tanah Adat di Film Pesta Babi, Aksi Nobar Sering Dibubarkan Paksa
Gelombang penolakan terhadap film dokumenter terbaru karya Dandhy Laksono, *”Pesta Babi”*, kini berujung pada aksi pembubaran paksa di sejumlah titik di Indonesia. Film yang memotret realitas pahit perampasan tanah adat dan deforestasi di Papua ini dianggap “terlalu berbahaya” hingga harus dihentikan paksa oleh pihak berwenang. *Aksi Pembubaran di Berbagai Titik Panas*
Drama pembubaran ini meletus di beberapa daerah dengan intensitas yang mengejutkan:
–
*Universitas Mataram (Unram):* Pihak rektorat melalui Wakil Rektor III secara langsung menghentikan pemutaran film di dalam kampus. Alasannya? Film tersebut dinilai “tidak layak tonton” dan berpotensi memicu kegaduhan di lingkungan akademik. –
*Ternate, Maluku Utara:* Situasi jauh lebih tegang saat aparat TNI turun tangan membubarkan *nonton bareng* (nobar). Aparat berdalih isu SARA di wilayah tersebut sangat sensitif dan pemutaran film ini dikhawatirkan mengganggu kondusivitas keamanan. –
*Sumbawa Barat:* Di markas organisasi mahasiswa HMI, kolaborasi antara TNI dan Satpol PP juga memastikan layar “Pesta Babi” harus gulung tikar lebih awal.
*Reaksi Keras: “Ini Pembungkaman Kebebasan!”*
Tindakan represif ini langsung memicu kecaman hebat dari berbagai pihak yang menilai Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi:
1.
*Koalisi Masyarakat Sipil & YLBHI:* Mengutuk keras keterlibatan militer dalam urusan sipil. Mereka menegaskan bahwa pelarangan film hanya bisa dilakukan melalui ketetapan pengadilan, bukan melalui intimidasi aparat. 2.
*Menteri HAM Natalius Pigai:* Secara lugas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi, dan pembubaran sepihak adalah tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. 3.
*DPR & DPD RI:* Sejumlah legislator menyuarakan keprihatinan, mempertanyakan mengapa sebuah karya seni harus dihadapi dengan kekuatan militer.
*Apa yang Sebenarnya Disembunyikan?*
Film “Pesta Babi” sendiri sebenarnya adalah dokumenter investigatif yang menyoroti dampak *Proyek Strategis Nasional (PSN)* di Papua Selatan. Judul “Pesta Babi” merupakan metafora dari tradisi masyarakat adat Papua yang kini terancam oleh ekspansi industri bioenergi dan pembukaan lahan skala besar.
