PATINEWS.COM – KOTA,
Pimpinan DPRD Kabupaten Pati melakukan rapat koordinasi bersama dengan Tim Gugus Tugas Penanganan (TGTP) Covid-19 Kabupaten Pati. Kamis, 02 Juli 2020.
Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wakil Bupati Saiful Arifin dan Sekda Suharyono.
Rapat ini merupakan rapat koordinasi terkait hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi-komisi DPRD Kabupaten Pati di lapangan. Dimana dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya permasalahan yang perlu diluruskan, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Non Tunai.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin menyampaikan, sesuai fungsi dan tugasnya dalam pengawasan, dan temuan di lapangan dari hasil sidak Komisi-komisi, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Pati mengundang Tim Gugus Tugas Penanganan (TGTP) Covid-19 Kabupaten Pati untuk menyampaikan hasil temuan sidak tersebut agar selanjutnya bisa ditindaklanjuti.
Dari hasil sidak yang disampaikan oleh pihak Desa juga ditemukan adanya ketidaksamaan data dengan yang di sampaikan oleh TGTP Covid-19 Kabupaten Pati terkait dengan Jaring Pengaman Sosial yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah.
Pasalnya, permintaan Jaring Pengaman Sosial dari pihak Desa terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Non Tunai ini dinilai masih kurang dari dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak Desa.
Menanggapi hal itu, Bupati Pati selaku Ketua TGTP Covid-19 Kabupaten Pati menyampaikan bahwa pihaknya sudah menghitung anggaran serta menyesuaikan dari Jaring Pengaman Sosial yang di berikan dari Provinsi maupun dari Pusat. Tentunya agar pemberian Bantuan ini tidak tumpang tindih dengan yang sudah dapat.
Suharyono menambahkan, terkait anggaran Penanganan Covid-19 sendiri saat ini sudah terpakai 11 Milyar dan untuk Jaring Pengaman Sosial 25 Miliyar, dan untuk rencananya nanti akan di alokasin 36 Milyar untuk penanganan Covid-19 dan untuk Jaring Pengaman Sosial.
Ketua DPRD Ali Badruddin juga menyambut baik dari langkah Bupati Pati yang sudah memulai membuka kembali pondok pesantren dan mengambil langkah surat edaran terkait acara sedekah bumi yang durasinya hanya diperbolehkan 1 jam acara dengan menggunakan protokol kesehatan.
“Kami pihak DPRD Kabupaten Pati menyambut baik langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pak Bupati, dan terkait pondok pesantren agar nantinya diperhatikan kegiatannya dalam menerapkan metode protokol kesehatan ini,” tandasnya.
(PN/ Dok Humas DPRD)
