Pupuk Subsidi Pati Masih Jadi Keluhan, DPRD Soroti Kuota dan Rumitnya Kartu Tani
PATI – Persoalan pupuk subsidi masih menjadi perhatian petani di Kabupaten Pati. Di tengah kebutuhan pupuk yang tinggi, keterbatasan kuota hingga persoalan administrasi kartu tani dinilai masih menjadi kendala bagi petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sudi Rustanto, mengatakan kebijakan pupuk subsidi pada dasarnya memiliki manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tetap terdapat sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi.
“Kalau pupuk dibilang aman tidak aman. Apalagi kartu tani ada baiknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dimana ada kebijakan pasti ada pro kontranya,” ujar Sudi.
Menurutnya, kartu tani memang dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan dan pendataan penerima pupuk subsidi. Namun, proses pendaftaran maupun penggunaannya dinilai masih dapat menyulitkan sebagian petani.
Kuota Pupuk Dinilai Belum Mencukupi
Sudi juga menyoroti persoalan kuota pupuk subsidi yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan petani di Kabupaten Pati.
Ia menyebut, meskipun pemerintah telah menyediakan pupuk bersubsidi, kebutuhan di lapangan masih lebih besar. DPRD Pati, kata dia, bahkan telah beberapa kali mengusulkan agar kuota pupuk subsidi ditambah.
“Kuota pupuk kan memang segitu, untuk kebutuhan petani ya kurang. Kita mengusulkan nambah saja tidak pernah di-ACC,” tambahnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat Pati masih menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.
DPRD Janji Perjuangkan Keluhan Petani
Sebagai anggota Komisi B yang membidangi sejumlah sektor strategis, termasuk pertanian, Sudi menegaskan akan terus memperjuangkan persoalan yang disampaikan masyarakat, khususnya warga di daerah pemilihannya.
Ia mengatakan, persoalan yang berkaitan dengan petani tidak boleh dibiarkan tanpa solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
“Memang di Komisi B ada pertanian, kelautan, BPKAD (keuangan daerah), Ketapang (ketahanan pangan). Kalau pupuk saya tidak tahu persis, kartu tani punya siapa dan lainnya. Yang penting di Dapil saya kalau ada masalah saya perjuangkan,” tandasnya.
