Plt Bupati Pati Sampaikan LKPJ 2025, Infrastruktur Jadi Prioritas 2026
PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2025, Kamis (26/3/2026).
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pati tersebut dihadiri oleh jajaran legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari proses evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Chandra menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus memaparkan berbagai capaian, permasalahan, serta solusi yang telah disusun sebagai bahan evaluasi bersama.
“Saya membacakan laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 yang sudah dilaksanakan. Poin-poinnya juga sudah kami sampaikan kepada DPRD terkait masalah dan solusinya untuk rancangan RKPJ Tahun 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan LKPJ tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa fokus kebijakan anggaran pada tahun 2026 akan diarahkan pada sektor infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati.
“Ke depan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran,” tambahnya.
Melalui rapat paripurna ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2025, Kamis (26/3/2026).
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pati tersebut dihadiri oleh jajaran legislatif dan eksekutif sebagai bagian dari proses evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Chandra menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, sekaligus memaparkan berbagai capaian, permasalahan, serta solusi yang telah disusun sebagai bahan evaluasi bersama.
“Saya membacakan laporan pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 yang sudah dilaksanakan. Poin-poinnya juga sudah kami sampaikan kepada DPRD terkait masalah dan solusinya untuk rancangan RKPJ Tahun 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan LKPJ tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sehingga arah kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut, Chandra mengungkapkan bahwa fokus kebijakan anggaran pada tahun 2026 akan diarahkan pada sektor infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati.
“Ke depan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran,” tambahnya.
Melalui rapat paripurna ini, diharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat semakin kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
