Pilkada Dan Pemeratan Pembangunan

Berantas Korupsi, Haruskah Korban Berguguran?Patinews.com – Palembang, Rabu 18 April 2017, Pilkada serentak tahun 2018 walaupun masih relatif lama , masih satu tahun lebih namun getaran politiknya sudah mulai terasa ; tebar pesona, tebar photo, tebar baliho, dan tebar janji untuk mengenalkan diri dan menarik minat para pemilih sudah mulai berhamburan sampai seantero pelosok desa,

Berbagai semboyan berupa kalimat dan kata dituliskan di baligho sebagai penjelasan tentang keperibadian bakal calon mulai bertebaran, demikian juga rangkaian kata dan kalimat yang merupakan inti dari janji kalau bakal calon terpilih sebagai kepala derah/ wakil kepala daerah juga terpampang jelas di spanduk dan baligho, yang terkadang terkesan lucu dan memgundang tanda tanya,
Apa ya ,,, ?

Ya,,, itulah politik, bukankah salah satu dari unsur politik adalah seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan ?

Terlepas dari apa makna dan inti janji kalau kandidat atau bakal calon yang terpampang di baligho, ada bebrapa hal yang perlu dipertanyakan adalah ;
~ apakah bakal calon sudah memikirkan bahwa apa yang ditulis dapat dilaksanakan atau hanya sekedar janji belaka,
~ apakah bakal calon kalau sudah terpilih masih ingat dengan janjinya,
~ apakah rakyat sebagai pemilih ingat dengan janji calon yang dia pilih,
>> khawatirnya rakyat lupa dan calon yang terpilih menjadi kepala daerah pun lupa,,, sehinga ; janji tinggal janji.
Orang membuat janji lupa akan apa janjinya, orang yang diberi janji juga gak ingat apa janji yang dia terima,

Dalam prakteknya banyak keluhan dari masyarakat bahwa setelah selesai Pilkada ;
~ daerahnya kembali terlupakan,
~ daerahnya tidak tersentuh pembangunan ; jalan rusak berat, gedung sekolah tak layak pakai, sarana kesehatan tidak ada, irigasi rusak, dll,
>> yang pada intinya tidak ada pemerataan pembangunan, sehingga warga merasa dianak tirikan,

Apakah hal ini terjadi akibat dari saat diselenggarakannya Pilkada Sang Kepala Daerah nengalami kekalahan di Daerah Pemilihan / wilayah tertentu, sehingga daerah tersebut di nomor duakan dalam pembangunan,

Hal ini semestinya tidak boleh tejadi tidak boleh ada dendam politik, begitu selesai Pilkada sudah tidak ada lagi lawan politik, semua sudah menjadi satu kesatuan sebagai warga dari suatu daerah, harus menjadi satu kesatuan , harus semua dilibatkan dalam pembangunan,

Baca juga:   Ini Profil Saiful Arifin, Bakal Calon Wakil Bupati Pati

Bukankah pemerataan dalam pembangunan merupakan azas utama dalam pembangunan yang berkeadilan ?
Tidak boleh terjadi pembangunan numpuk di suatu daerah , tidak boleh ada daerah lain yang terlupakan dalam pembangunan, apalagi menyangkut pembangunan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pertumbuha ekonomi, misal ;
~ pembangunan jalan ,
~ pembangunan irigasi,
~ pembangunan pelabuhan,

Demikian juga pembangunan yang berhubungan penyiapan sumber daya manusia yang berkwalitas , seperti ;
~ pembangunan sarana dan prasarana kesehatan,
~ pembangunan di bidang pendidikan,
~ dll.

Kebijakan pembangunan di era Pemerintahan Jokowi-Jk digambarkan dalam Nawacita, swdangkan pemerintah dahulu memproyeksikan strategy pembangunan dalam Trilogi Pembangunan ;
~ Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
~ Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
~ Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dengan demikian tidak boleh ada kesenjangan pembangunan antara Daerah, tidak boleh juga ada kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, tidak boleh ada daerah yang merasa dianak emaskan, tidak boleh juga ada daerah yang merasa dianak tirikan,

Nampak kasat mata ; pembangunan sarana peasarana di perkotaan seolah demikian diprioritaskan , sementara di pedesaan ; jalan rusak parah seperti jalan kerbau, gedung sekolahan reot mau roboh, sarana dan prasarana kesehatan sangat menyedihkan,

Kita harus sadari bahwa pertumbuhan pembangunan di desa dan daerah terpencil akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mencegah meningkatnya angka urbanisasi,
Urbanisasi yang tidak terkendali harus dicegah karena akan menimbulkan berbagai persoalan dibidang ; sosial, ekonomi, politik dan keamanan,

Semoga pemerataan pembangunan yang memihak kepada rakyat dan berkeadilan menjadi perhatian utama para bakal calon dalam Pilkada 2018 yang akan datang,

Semoga,
Susno duadji
————–
~ Ketua Umum TP Sriwijaya
~ Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian Indonesia
~ Datuk Patani Sumsel

Pilkada Dan Pemeratan Pembangunan | patinews.com | 4.5

Leave a Reply