Perhutanan Sosial, Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial dari Kolonial
PatiNews.Com – Nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, jika program perhutanan sosial belum berjalan lancar.
Hal itu disampaikannya saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10) siang.
Ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.
“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua hektar.
“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai 25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,” lanjut Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, target pemerintahmemang bukan angka yang kecil, karenatelah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektar.
“Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di lapangannya yang tidak segampang itu. Di bawah juga ada birkorasi kita, perhutani, yang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini,” jelasnya.
Lebih Kolonial
Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus Kementerian Kehuatanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani. “Harus selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.
Secara khusus Presiden Jokowi menyentil Dirut Perhutani. “Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai laginya masih lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, tapi yang dibawahnya itu yang mesti selesaikan. Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari colonial,” tegas Presiden Jokowi seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.
“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Say amau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini, berbeda,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi memberi waktu sebelum 2 tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. “Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat. (pn/ dok Setkab.go.id).
