PatiNews.Com – Margorejo, Focus Group Discussion (FGD) wartawan Pati, dilaksanakan Sabtu (27/1) di TPA Sukoharjo kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
Pada FGD perdana di tahun 2018, Bagian Humas selaku pihak penyelenggara memilih isu yang sedang hangat di Kabupaten Pati, yaitu “Mengurai Kebijakan Pemkab Saat Panen, Harga Jatuh”.
Turut hadir sebagai narasumber dari beberapa instansi terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan, Disdagperin, Dinas Pertanian dan Bulog Pati.
Tema yang dipilih ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan para petani bawang merah di Kabupaten Pati, dimana harga jual bawang merah saat panen ini justru tidak sesuai standar, sehingga membebani biaya masa tanam.
Wiwit salah seorang peserta FGD dari media online mengatakan, peran BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) saat ini masih kecil sehingga sulit juga untuk mewujudkan gudang pangan. “Saat ini gudang pangan masih difasilitasi oleh Pemkab, belum ada peran dari BUMDes untuk menampung hasil pertanian,” ungkapnya.
Narasumber dari Dispertan Pujo Cahyono, memberikan penjelasan terkait anjloknya harga bawang merah di Kabupaten Pati. Ia menerangkan produksi pertanian saat ini melimpah sedangkan daya tampung hasil pertanian masih terbatas. “Itu yang menjadi kendala, sementara jadwal masa tanam tidak bisa diprediksi oleh petani dan tidak diimbangi besarnya daya beli masyarakat,” paparnya.
Bulog diwakili oleh Ridho Saputro menuturkan dana atau modal yang ada di Bulog Pati belum bisa digunakan untuk membeli hasil panen non gabah. Disisi lain badan usaha milik negara ini juga ditarget untuk mendapatkan keuntungan. “Di tahun 2017 serapan di Bulog tidak terpenuhi diharapkan ada kerjasama antara Bulog dan mitra, yakni petani untuk bekerja sama.
Sementara itu Rekso Suhartono dari Disdagperin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengajukan proposal pengadaan gudang pangan. Mengingat gudang pangan ini memang sangat dibutuhkan. Saat ini baru gudang garam yang menampung hasil panen garam, berada di daerah penghasil garam. Ia pun menegaskan Disdagperin terus mendesak tiap- tiap desa untuk membentuk BUMdes sebagai lembaga yang berwenang membeli hasil panen petani dengan harga wajar.
Pembentukan BUMDes setidaknya dapat meminimalisir praktek Tengkulak nakal yang mempermainkan harga.
“Kebanyakan tengkulak itu banyak yang nakal pas harga anjlok ditimbun dan pada saat harga pasar naik baru dijual. Itu yang menjadi kasihan para petani. Dengan adanya BUMDes yang dikelola oleh desa ini, akan meminimalkan rusaknya harga saat petani panen,” pungkas Rekso. (pn)
