[image: 4009d4fd-1047-45c3-8952-8f77bd9c12bf.jpeg]
Pemkab Pati Gandeng KPK, Perkuat Pengawasan APBD dan Cegah Korupsi dari Perencanaan
PATI — PATINEWSCOM
Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan sosialisasi pemberantasan korupsi yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga kepala desa. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pengawasan anggaran serta mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
“Setelah ini ada target yang terukur. Kami akan melakukan pendalaman untuk melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur,” ujar Azril.
Ia juga menyebut Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemkab Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan, baik melalui e-katalog maupun mekanisme lainnya, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, namun harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan koordinasi intensif bersama KPK agar hasilnya optimal dan tepat sasaran.
“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya tuntas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Chandra juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dan bekerja secara transparan. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat luas.
“Kami sebagai pejabat diawasi, baik oleh KPK maupun masyarakat. Maka semua harus terbuka dan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.
#kpk #pati #virals #fyp
Pemkab Pati Gandeng KPK, Perkuat Pengawasan APBD dan Cegah Korupsi dari Perencanaan
PATI — PATINEWSCOM
Pemerintah Kabupaten Pati terus memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan sosialisasi pemberantasan korupsi yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga kepala desa. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pengawasan anggaran serta mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan daerah.
Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
“Setelah ini ada target yang terukur. Kami akan melakukan pendalaman untuk melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur,” ujar Azril.
Ia juga menyebut Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Risma Ardhi Chandra menyampaikan bahwa Pemkab Pati secara aktif meminta asistensi KPK, khususnya dalam pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan, baik melalui e-katalog maupun mekanisme lainnya, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, namun harus diimbangi dengan pengawasan ketat dan koordinasi intensif bersama KPK agar hasilnya optimal dan tepat sasaran.
“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya tuntas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Chandra juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga integritas dan bekerja secara transparan. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat luas.
“Kami sebagai pejabat diawasi, baik oleh KPK maupun masyarakat. Maka semua harus terbuka dan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.
#kpk #pati #virals #fyp
