Patinews.com – Jateng, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Jateng, Sulaimansyah menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2020, kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Gedung Grhadhika Bhakti Praja, Senin (25 November 2019).
Sulaimansyah mengatakan, Tahun anggaran 2020 Provinsi Jawa Tengah mendapat gelontoran anggaran dari APBN sebesar Rp111 triliun atau naik delapan persen dari tahun lalu yang menerima Rp107 triliun. Peningkatan sumberdaya manusia menjadi sektor yang menyedot anggaran paling besar, yakni Rp10,26 triliun.
Alokasi Rp111 triliun tersebut terbagi Rp 40,9 triliun untuk kementerian dan lembaga di Jawa Tengah dan Rp71 triliun untuk Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota.
Jumlah itu meningkat sebesar delapan persen jika dibanding tahun lalu. “Tapi kalau melihat total akhir DIPA tahun lalu jumlah ini masih di bawah sedikit. Nanti pasti akan mengalami penambahan. Kenaikan tersebut karena Jawa Tengah memiliki program prioritas (Pemerintah Pusat) yang sangat tinggi,” sambungnya.
Sesuai program prioritas nasional, imbuhnya, sektor pengembangan sumberdaya manusia menyedot anggaran paling tinggi, yakni sebesar Rp 10,26 triliun. Peruntukan dana sebesar itu ditujukan pada sekolah, perguruan tinggi maupun madrasah.
“Sementara untuk infrastruktur alokasinya sebesar Rp7,6 triliun. Untuk pembangunan jalan sampai kereta api. Diharapkan dengan penyerahan DIPA lebih awal satu bulan ini, eksekusi belanjanya bisa lebih cepat dan bisa proses lelang segera, sehingga 1 Januari sudah bisa mulai kerja pelaksanaan,” jelasnya.
Percepatan tersebut diharapkan Sulaimansyah memancing Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan APBD. Agar seluruh pengerjaan bersumber APBN maupun APBD bisa selesai pertengahan tahun.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun ini kan, sampai akhir tahun saja masih ada pekerjaan yang berjalan selesai Desember, berarti kan manfaatnya baru dirasakan tahun depan,” urainya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan seluruh peruntukan anggaran tersebut sudah jelas. Yang mesti dilakukan pemerintah daerah, termasuk kabupaten/ kota adalah akselerasi, baik dari pengelolaan, pemanfaatan maupun akuntabilitas. (pn/dok Humas Jateng)
