Patinews.com – Juwana, (Rabu, 18 Januari 2017 pukul 15.00 Wib) Bertempat di pendopo Kantor Kecamatan Juwana telah dilaksanakan Kunjungan Gubernur Jateng Ir. Ganjar Pranowo di Kecamatan Juwana dalam rangka “Dialog bersama masyarakat dan nelayan Cantrang Kab. Pati seputar larangan alat tangkap cantrang dan Sosialisasi Program Kredit Mitra Bank Jateng “, yang dihadiri kurang lebih 100 orang.
Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh, Forkopinda Kabupaten Pati, Kadinas kelautan dan perikanan Prov Jateng (Lalu mara), Perwakilan dari Bank Jateng, Muspika Kecamatan Juwana, Instansi Maritim Pelabuhan Juwana, Ketua HNSI Kab. Pati (H. Radmijan), Penasihat FNB(Bambang Wicaksono), Sekretaris paguyuban nelayan cantrang )Hadi Sutrisno), Perwakilan pemilik kapal cantrang dan porsin, pengusaha ikan dan nahkoda kapal cantrang.
Dalam paparannya, Ganjar Pranowo menyampaikan, “Sudah saya sampaikan tentang keluhan para nelayan kepada menteri kelautan dan perikanan ibu susi terkait permen cantrang. Karena kalau terlalu lama tidak melaut tidak ada rejeki, banyak yang menggangur”.
Selain masalah cantrang, politisi PDIP ini juga menyinggung tentang pendirian pabrik semen, masalah tembakau dan program permodalan terhadap nelayan, “Harapan saya segera kita buatkan jadwal dan rangkuman permasalahan dan segera di selesaikan terkait soal hutang nelayan di Bank, ini sudah saya sampaikan bapak presiden”, jelas Ganjar.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab, Ketua HNSI, Rasmijan menyampaikan, “Terkait perpanjangan ijin 6 bulan kapal cantrang , minta kejelasan perijinan / SIPI yang sudah mati. Keamanan laut selalu menangkap dan menangkap, harus ada dasar hukumya yang jelas, sekali ditangkap berapa uang yang akan keluar dan ikan disita, mohon kejelasan”.
Hadi sutisno selaku sekertaris paguyupan kapal cantrang mengatakan, “Sesuai dengan realita yang ada, kapal ikan merupakan sumber ekonomi, kapal bukan milik Pengusaha kapal saja, tetapi ini milik semua, saya mohon kejelasan kepastian usaha, banyaknya surat yang harus di penuhi, kebutuhan nelayan adalah toleransi terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan, saya mengharapkan implementasinya benar benar terasa, toleransi, pendampingan dari pihak pemerintah, mengeluarkan aturan tidak ada solusi jangan mematikan mata pencaharian nelayan”.
“Mereka tidak memiliki alat tangkap lain, dan tidak punya modal, jalan satu – satunya hutang bank, lewat kredit investasi lewat bank Jateng. Ganti alat tangkap butuh waktu 5 bulan, semua bisa terpenuhi atau selesai, asal keuangan ada untuk mengganti, kita minta waktu 1 tahun untuk mengganti semua mohon penjelasan gubernur”.
Menanggapi pertanyaan para nelayan, tanggapan Ir. Ganjar pranowo antara lain, “Dari KKP respon sangat baik, mari dirmuskan/diringkas dan di buat klaster dan kelompok terkait usulan yang akan disampaikan dan tugas saya hanya memohon kepada kementrian kelautan perikanan, dan saya sudah memohon agar perijinan kapal jangan terlalu mahal”.
Terkait Keamanan laut, Gubernur akan menyampaikan keluhan tersebut kepada KASAL, Kapolri Dan DKP tentang keamanan laut. Perlindungan nelayan terkait hutang didorong agar Bank Jateng bisa memberi solusi tentang pinjaman.
Saat ini Kementrian kelautan dan perikanan akan meyiapkan undang – undang tentang nelayan, “untuk normalisasi nanti akan saya tanyakan ke BWS sudah terprogram atau belum tentang giat normalisasi. Masukan semua terkait ijin saya terima, akan saya sampaikan kepada yang berwenang dan setiap kali teman – teman nelayan ada masalah harus ada perwakilan yang menyampaikan, dan kami akan melayani dengan baik dan dengan pertanyaan tadi ada yang belum terjawab nanti biar bapak Lalu yang menjelaskann lebih rinci”.
Tanggapan dari Lalu Mara selaku Kadinas perikanan dan kelautan Prov Jateng, “Terkait SIPI, kita sudah sosialisaikan di kabupaten Batang, isinya dalam waktu 6 bulan, kita diberikan realisasi 6 bulan, kami sudah berkoordinsi dengan jajaran terikait”.
“Untuk nelayan terkait SIPI yang sudah mati, bisa di urus kembali, bagi kapal yang mati dan baru verifiksi dan pengeluaran SIPI dari provinsi masa belaku sampai 30 juni 2017, dan tidak berlaku bagi kapal yang ukur ulang dan tidak keluar Surat gross akte nya diatas 30 gros ton ijinnya harus ke pusat bukan ke provinsi. Mengenai perijinan, kita akan membuka gerai perijinan, dalam permen KP, menangkap ikan boleh di bawah 12 mil, tetapi dengan alat alat yang dierbolehkan dan sesui aturan. Kami mohon seluruh pemilik kapal jangan ada hal – hal yang perlu di curigai, kalau SIPI masih berlaku kita akan memperpanjang dengan mudah”, jelas Lalu Mara.
Pukul 16.30 wib dialog Gubernur Jateng dengan nelayan selesai dengan tertib dan kondusif, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi PPI bajomulyo dan peninjauan alur sungai juwana. Kemudian Gubernur melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Rembang. (Patinews.com/ Pendim Pati)
