Gedung Dewan “Diacak-acak”, LBH Djoeang Pati: Jangan Buat Sinetron Murahan‼️
Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPRD Kabupaten Pati pada Kamis (13/8/2026) lalu berbuntut panjang.
Kecaman keras salah satunya datang dari Direktur LBH Djoeang Pati, Fathurrahman. Ia menegaskan bahwa Gedung DPRD adalah institusi publik milik seluruh masyarakat Pati. Oleh karena itu, penyampaian aspirasi mutlak harus menjunjung tinggi adab, kesopanan, dan ketertiban.
“Jangan sampai institusi atau lembaga legislatif dikorbankan dengan gerakan-gerakan murahan. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi,” singgung Fathurrahman secara blak-blakan.
Curiga Ada Skenario ‘Pembiaran’
Fathurrahman menyoroti minimnya tindakan pencegahan dari pihak keamanan internal, Pamdal, Satpol PP, maupun aparat terkait saat massa mulai mengacak-acak ketertiban di lingkungan DPRD. Hal ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai sikap pimpinan dewan.
“Masak institusinya diacak-acak, kok terkesan membiarkan? Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apakah ada pembiaran atau hubungan tertentu antara massa dengan pimpinan dewan?” tanyanya.
Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa dugaan tersebut tetap harus dijawab dengan fakta dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Dugaan Pengalihan Isu Korupsi Perangkat Desa
Lebih tajam lagi, Fathurrahman mengaitkan aksi massa yang dinilai tiba-tiba memanas ini dengan isu politik hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang. Tepat sehari sebelum aksi, nama Ketua DPRD Pati santer disebut dalam persidangan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif, Sudewo.
“Jangan-jangan ini permainan untuk mengalihkan isu terkait nama Ketua DPRD yang disebut dalam persidangan kasus jual beli jabatan perangkat desa. Tetapi masyarakat sudah cerdas, jangan dibuatkan sinetron murahan,” sentilnya tajam.
Desak Plt Bupati dan Kapolres Turun Tangan
Menyikapi eskalasi yang terjadi, LBH Djoeang Pati mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati dan Kapolres Pati untuk mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab atas marwah institusi negara yang dinilai telah dilecehkan.
“Plt. Bupati dan Kapolres harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Pati yang merasa dilecehkan. Gedung DPRD itu gedung milik kita bersama, jangan dinodai dengan perilaku yang tidak sopan,” desaknya.
Menutup pernyataannya, Fathurrahman memberikan peringatan keras kepada seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadikan rakyat sebagai tameng atau pihak yang diadu domba di tengah himpitan ekonomi yang kian sulit. Ia khawatir, jika elite politik terus mempertontonkan “sandiwara”, kemarahan publik yang sebenarnya bisa meledak sewaktu-waktu.
#pati #jateng #fyp #virals #jangkauan
