Fraksi PPP DPRD Pati Ingatkan Kebijakan Pajak Harus Berpihak kepada Masyarakat
PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dyan Aulia Burhanudin, menegaskan bahwa setiap kebijakan daerah harus berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam pandangan Fraksi PPP terhadap pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurutnya, penerapan indeks lokalitas dalam kebijakan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara proporsional dan transparan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Kebijakan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kondisi masyarakat dan jangan sampai menambah beban ekonomi warga,” ujarnya.
Dyan menilai pemerintah daerah perlu melakukan kajian matang sebelum menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pajak maupun retribusi daerah.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh mengesampingkan kondisi masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal yang menjadi penggerak ekonomi daerah.
“Kalau kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, maka yang muncul justru keresahan dan penurunan kepercayaan publik,” tegasnya.
Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyusun kebijakan fiskal agar masyarakat memahami tujuan dan dampak dari penerapan aturan baru tersebut.
Menurut Dyan, keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan kemampuan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Fraksi PPP berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan sistem pajak dan retribusi yang adil, transparan, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pati.