PENULIS 1
NAMA : SINDI MAULINA
PENULIS II
Ibu Meilan Arsanti (Dosen Bahasa Indonesia)
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan pemikiran dalam sosiologi ekonomi antara lain ditandai dengan perkembangan pemikiran dan teori ekonomi, yang mengkaji berfungsinya sistem ekonomi dengan penekanan juga pada aspek non-ekonomi. Di sisi lain, kecenderungan sosiolog untuk memperluas bidang analisis ke bidang yang telah menjadi tradisi studi ekonomi telah memunculkan subdisiplin sosiologi ekonomi. Menurut Smelser dan Swedberg (2005), sosiologi ekonomi berfokus pada fenomena ekonomi, terutama yang berkaitan dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa sebagai sumber daya yang terbatas. Perspektif ini meliputi interaksi pribadi, kelompok (groups), struktur sosial, institusi dan kontrol sosial, termasuk sanksi, norma dan nilai. Dalam perkembangan selanjutnya, kontribusi subdisiplin sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sesuai dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui berbagai kebijakan pembangunan.
Artikel ini sengaja menempatkan tema kesejahteraan masyarakat dalam perspektif sosiologi ekonomi, yang secara umum bertujuan untuk menggali tradisi pemikiran para sosiolog, baik dari tokoh-tokoh sosiologi klasik maupun dari yang sedang berkembang saat ini. Berbagai hal yang akan dibahas adalah mendeskripsikan kondisi terkini dari permainan teori sosiologi ekonomi dan mengkaji indikator-indikator yang relevan, memberikan gambaran tentang perkembangan studi sosiologi ekonomi yang dilakukan di Indonesia, serta memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia yang relevan dengan sosiologi ekonomi.
ISI
B. PEMBAHASAN
Pembahasan pada bagian ini harus dimulai dengan pandangan Rahardjo (2009) tentang teori pembangunan dunia yang sedang berkembang, karena penting untuk menggambarkan bagaimana dinamika kebijakan pembangunan sosial ekonomi di Indonesia mengarah pada kesejahteraan penduduk. Hal pertama adalah perspektif kapitalisme pasar bebas dengan pendekatan kapital, dan yang kedua adalah perspektif sosialis dengan pendekatan sumber daya manusia. Kegagalan kedua perspektif tersebut memunculkan perspektif alternatif, yaitu arus sosial-demokratis di negara maju dan arus strukturalis di negara berkembang. Di Indonesia, pendekatan strukturalis melahirkan aksiologi alternatif menuju ekonomi mandiri yang muncul setelah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur serta ketersediaan teknologi tepat guna, asalkan dapat digunakan dan dipertahankan tentunya. pertanggungjawaban secara adil dan adil kepada masyarakat.
Sedangkan Damanhuri (2009) berpendapat bahwa sesuai dengan sumber normatif pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam berbagai pasal UUD 1945, secara ideologis jelas posisi kebijakan pembangunan yang dianut sangat dekat dengan sekolah atau mazhab sosial demokrasi. dengan menerapkan Welfare State Model (negara sejahtera). Model negara kesejahteraan ini membangun sistem ekonomi rakyatnya melalui berbagai ciri sebagai berikut: (i) Adanya peran negara yang begitu luas, bersih, dan kredibel yang memang mampu melahirkan kebijakan redistribusi kekayaan, termasuk melalui kebijakan fiskal progresif.
Karakteristik ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana suatu negara melalui pemerintahnya mampu menciptakan suatu wilayah inklusi dalam pembangunannya; (ii) Adanya kebebasan pers dan politik yang luas dengan mekanisme pasar yang sehat, melibatkan peran swasta, yang juga secara luas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara konsisten dan konsisten; (iii) pengembangan peran masyarakat, sebagaimana tercermin dari peran penting serikat pekerja, peran berbagai organisasi dan profesi dalam kerangka masyarakat sipil; (iv) Koperasi berperan penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang dibuktikan dengan perekonomian negara-negara yang berhasil mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui keberhasilan pengembangan koperasi.
Sebagai bagian dari implementasi model negara kesejahteraan, ada satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari para penganut dan pemikir sosiologi ekonomi di Indonesia, yaitu sejauh mana kajian koperasi sebagai bentuk pilar ekonomi kerakyatan berbasis kekeluargaan dapat dijadikan sebagai wadah untuk berusaha mencapai kesejahteraan, dengan selalu memperhatikan kondisi sosiologis dan sumber daya lokal. Di
sisi lain, sistem kapitalis harus diantisipasi dengan selalu bertumpu pada kerangka ideologis perekonomian Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Sebenarnya ada pelajaran penting yang bisa dipetik tentang kegagalan kapitalisme atau digambarkan oleh Achwan (2009) sebagai super-kapitalisme yang berkembang saat ini, yaitu dengan munculnya fenomena krisis keuangan global belakangan ini. Superkapitalisme ditandai dengan dominasi sistem keuangan dalam perilaku sistem keuangan dan sistem ekonomi global. Lebih lanjut diutarakan bahwa sistem superkapitalisme juga ditandai oleh hilangnya hubungan sosial antara pemerintah, swasta dalam hal ini pemilik saham, dan masyarakat konsumen.
Sementara itu, dalam pembangunan pertanian Indonesia yang merupakan bagian dari pembangunan sosial ekonomi nasional, peran pemerintah, swasta dan masyarakat juga dicanangkan oleh Arifin (2005), terutama untuk mendorong paradigma kebijakan revitalisasi pertanian nasional dan – menekankan strategi. Menurutnya, pengembangan industrialisasi pertanian melalui penerapan strategi public-private partnership merupakan strategi yang baru dikembangkan belakangan ini. Selanjutnya mengemukakan bahwa unsur pertama dari kerjasama tripartit adalah negara atau pemerintah, suatu lembaga publik yang berfungsi mengatur dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain dicapai melalui kegiatan pembangunan. Dalam konteks ini, peran pemerintah (negara) dalam filosofi kemitraan tripartit berubah dari peran mesin utama pembangunan menjadi peran fasilitator dan penggerak pembangunan sosial ekonomi.
PENUTUP
C. KESIMPULAN
Ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang yang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Hal ini terlihat dari “pemerataan” pembangunan sebagai obsesi utama negara
negara yang menganut model welfare state atau penganut sekolah sosial demokrat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Masalah ketimpangan sosial justru menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di segala bidang, dengan upaya meningkatkan sinergi peran dan hubungan antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat.
