Patinews.com – Kota, Tantangan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sedang digalakkan pemerintah tak pelak akan berhadapan langsung dengan Koperasi termasuk di dalamnya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Hal ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Perhimpunan BMT se Karasidenan Pati di Aula KSPPS BMT Fastabiq Pati, (Senin, 2 Mei 2016).
Hadir sebagai pembicara dalam acara bertema “Tantangan KUR dan Sekilas RUU Koperasi” ini adalah Awalil Rizky, Chief Economist PBMT Ventura. Awalil mengkritis kebijakan pemerintah dalam hal layanan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan keuangan.
Dengan kata lain tujuan Keuangan Inklusif ini adalah agar sebanyak mungkin orang bisa memperoleh produk dan jasa keuangan yang paling mendasar, seperti tabungan, transfer, pinjaman dan asuransi. Program keuangan inklusif untuk tabungan dan transfer adalah Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Sementara untuk pinjaman, pemerintah mempunyai program KUR.
Awalil Rizky menambahkan, layanan KUR harapannya adalah semakin banyak orang atau UMKM yang bisa mengakses kredit dan biaya modal menjadi rendah. Namun dalam realisasinya, hanya 4% yang diserap oleh kredit mikro, sementara untuk UMKM tidak beranjak dari 18% – 20%. Banyak dijumpai dalam perbankan nasabah lama yang menikmati porsi KUR.
Penyaluran KUR selama ini dilakukan oleh Bank Nasional seperti BRI, Mandiri dan BPD. Sedangkan BPR dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) tak dilibatkan dalam penyeluran KUR. (Patinews.com/ ad)
