Komisi A DPRD Pati Terima Audiensi Warga Karangdowo
PATI, PATINEWS.COM
Bertempat di ruang rapat Banggar, Komisi A DPRD Kabupaten Pati bersama perwakilan dari Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Pati, menerima aduan dari warga Dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Pati Kota. Kamis, 10 Desember 2020.
Menurut Totok Antoro selaku perwakilan dari warga mengatakan bahwa, Kadusnya saat ini sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, pasalnya mulai dari masa pandemi Covid-19 atau bulan Maret sampai bulan Oktober tidak pernah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat Desa.
Selain itu, lanjut Totok, dalam hajat bumi yang mengundang hiburan ketoprak, yang bersangkutan sebagai pihak panitia juga tidak membayarkan iuran yang sudah dikumpulkan oleh warga sebelumnya. Sehingga pimpinan ketoprak tersebut datang ke kantor Desa untuk meminta bayarannya.
Yang bersangkutan juga dinilai memihak saat adanya sengketa tanah antar warga, dengan membongkar bangunan tersebut dan menyimpan barang bongkaran tersebut di rumahnya.
“Sebagai warga Dukuh Karangdowo, kami sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Kadus yang menyalahi aturan sebagai perangkat Desa serta ditambah riwayat tersebut,” imbuhnya.
Pihaknya juga meminta agar yang bersangkutan sadar dan mengundurkan diri karena sudah tidak dikehendaki lagi oleh warganya, atau dipaksa untuk diberhentikan dari tugasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kutoharjo yang juga hadir mengatakan jika pihaknya sudah mengambil langkah dengan mengundang Kadus tersebut, namun tidak pernah hadir, dan dalam kegiatan rapat Desa yang diundang secara resmi dengan surat pun tidak pernah mau hadir.
Untuk itu, dirinya sampai saat ini juga sudah memberikan surat teguran yang ketiga sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku agar yang bersangkutan dapat di proses lebih lanjut.
Sesuai dengan mekanisme dan prosedur, dari Tapem Setda Pati juga menjelaskan terkait pemberhentian perangkat sesuai dengan Perbup no 45 Tahun 2020, bahwa tugas melantik dan memberhentikan perangkat adalah kewenangan dari Kepala Desa, namun jika perangkat tersebut menyalahi aturan, sesuai mekanismenya setelah surat teguran dari Kepala Desa, pihak Desa mengirimkan surat kepada Bupati untuk memerintahkan Inspektorat memeriksa dan mengaudit yang bersangkutan, dan selanjutnya hasil audit tersebut akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dibuatkan SK pemberhentian.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Bambang Susilo, menyampaikan jika DPRD bukan ranahnya untuk memberikan keputusan, namun jika memang sudah tidak bisa di benahi ya, silahkan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku saat ini.
“Ya memang kalo sudah tidak ada solusi, dan warga sudah menghendaki, ya monggo untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme perundang-undangannya,” terangnya.
Dirinya juga meminta kepada Tapem Setda Pati agar kedepannya Perbup maupun Perda terkait perangkat ini dapat dipertajam lagi baik itu sanksi maupun pelanggarannya, agar kedepannya para perangkat ini benar-benar disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
(dok Humas Dewan).
