PATINEWS – KOTA, Bupati Pati Haryanto menekankan pentingnya pengawasan dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya dana desa. Hal ini mengingat total anggaran dana desa se-Kabupaten Pati yang tahun 2018 ini mencapai Rp 363 milyar.
“Apalagi dengan dana desa yang setiap tahunnya naik, presiden akan menggandeng KPK untuk ikut serta mengawasi dana desa guna meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dana desa sehingga benar penggunaannya,” tutur Haryanto di acara Sosialisasi Dana Desa dalam program “Jaksa Bina Desa Tahun 2018” di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, baru-baru ini.
Acara yang menghadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jateng dan seluruh kepala desa serta para Camat se-Kabupaten Pati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaporan serta penggunaan dana desa di tahun 2018.
Ketua Kejaksaan Negeri (Kejar) Pati, Kusni, berharap agar seluruh kepala desa mencermati dan memahami cara pembuatan pelaporan yang baik dan benar. “Jangan sampai ada yang tidak memahami dan akhirnya menjadi kendala. Sedangkan bagi para camat saya mohon untuk turut mendampingi dan mengontrol para Kades dalam membuat laporan pertanggungjawaban, karena otomatis sebagai camat lebih mengetahui cara pembuatan laporan yang baik dan benar,” jelas Ketua Kajari.
Menurut Bupati, semestinya Kades dan perangkat desa merasa beruntung ada yang mengawasi dari semua pihak. “Kalau tidak ada yang mengawasi sudah barang tentu pasti akan seenaknya sendiri dalam penggunaannya, yang ujung-ujungnya tentu menjadi masalah,” imbuhnya.
Haryanto juga kembali mengingatkan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Pati agar tidak ada yang tersangkut masalah.
“Maka dari itu, saya berharap tidak ada persoalan, permasalahan, dan temuan penyimpangan dana desa, agar Pati tetap bersih. Apalagi Kabupaten Pati sudah mendapatkan predikat WTP dari BPK selama tiga kali berturut turut,” lanjut Bupati.
Diakhir sambutannya, Haryanto meminta semua pihak menjaga kondusifitas. “Harap tetap berhati-hati karena kita mulai memasuki bulan-bulan politik pemilihan kepala desa. Musimnya saling lapor antar pesaing politik, ya walaupun yang dilaporkan belum tentu benar,” pungkasnya. (PN/ HMS)
