[image: 8e2baebc-b41f-4a5f-8f35-c3ca8f35bccc.jpg]
Plt Bupati Pati Larang Pungutan Sekolah Negeri, Arahkan Wisata Siswa ke Destinasi Lokal
PATI — Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan segala bentuk pungutan di sekolah negeri sekaligus mendorong kegiatan wisata siswa tetap dilakukan di dalam daerah. Kebijakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi orang tua dari beban biaya tambahan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM.
Dalam keterangannya, Chandra menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan edaran resmi yang melarang pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan melalui komite sekolah.
“Kemarin kami sosialisasikan tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri, apa pun alasannya. Untuk komite dan lainnya sudah kami keluarkan edaran untuk dilarang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengarahkan agar kegiatan wisata siswa tidak lagi dilakukan ke luar daerah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami arahkan agar wisata siswa cukup di dalam daerah saja. Ini supaya ekonomi lokal bergerak dan UMKM kita bisa ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chandra menyoroti sektor infrastruktur yang masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.
Di sektor kesehatan, Pemkab Pati juga berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan mengoptimalkan jam operasional Puskesmas. Tidak hanya melayani di pagi hari, ke depan layanan kesehatan akan diperluas hingga sore hari guna menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Puskesmas tidak hanya melayani pagi, tetapi juga sore hari agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Plt Bupati Pati Larang Pungutan Sekolah Negeri, Arahkan Wisata Siswa ke Destinasi Lokal
PATI — Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan larangan segala bentuk pungutan di sekolah negeri sekaligus mendorong kegiatan wisata siswa tetap dilakukan di dalam daerah. Kebijakan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Pati Tahun 2026 di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya melindungi orang tua dari beban biaya tambahan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata dan UMKM.
Dalam keterangannya, Chandra menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan edaran resmi yang melarang pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan melalui komite sekolah.
“Kemarin kami sosialisasikan tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri, apa pun alasannya. Untuk komite dan lainnya sudah kami keluarkan edaran untuk dilarang,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengarahkan agar kegiatan wisata siswa tidak lagi dilakukan ke luar daerah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami arahkan agar wisata siswa cukup di dalam daerah saja. Ini supaya ekonomi lokal bergerak dan UMKM kita bisa ikut merasakan dampaknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Chandra menyoroti sektor infrastruktur yang masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia menegaskan bahwa perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.
Di sektor kesehatan, Pemkab Pati juga berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan mengoptimalkan jam operasional Puskesmas. Tidak hanya melayani di pagi hari, ke depan layanan kesehatan akan diperluas hingga sore hari guna menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Puskesmas tidak hanya melayani pagi, tetapi juga sore hari agar pelayanan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
