Soal PNBP Pasca Produksi, Nelayan Juwana Curhat ke DPR RI
JUWANA, PATINEWS.COM
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, menerima Audiensi dengan para Nelayan di sela acara padat karya di syahbandar, Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sabtu, 5 Juni 2021.
Pada kesempatan itu, Politisi Gerindra itu mendengar keluh kesah para Nelayan yang merasa keberatan terhadap kebijakan pemerintah tentang rencana pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pati Rasmijan, selama proses penarikan pajak praproduksi saja nominalnya sudah cukup banyak. Apalagi jika sampai nanti diberlakukan PNBP pascaproduksi, para nelayan dinilai akan sangat memberatkan.
“Dengar-dengar untuk PNBP rencananya 10 persen dari pendapatan kotor. Ini sangat memberatkan sekali. Sebelum perahu dimintai pajak, setelah perahu dimintai lagi,” ujarnya kepada Sudewo.
Menaggapi hal tersebut, Sudewo sedikit kesal dengan kebijakan pemerintah saat ini, apalagi untuk para nelayan. Melihat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, para nelayan membutuhkan biaya hidup, membutuhkan pendapatan yang layak, tapi kalau pajaknya sampai 10 persen seperti itu, nelayan sangat diberatkan.
“Apalagi saat ini mereka harus berjuang untuk melawan pandemi Covid-19. Belum lagi kalau nanti bayar retribusi dan lain-lain,” sambungnya.
Seharusnya, sebelum mengambil kebijakan, pemerintah harus berbicara dengan para nelayan, mencari formula yang terbaik. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh para nelayan, bukan secara sepihak.
“Saya akan terus mengawal aspirasi para nelayan yang ada di Bumi Mina Tani ini. Sehingga nantinya kebijakan terkait pajak pascaproduksi itu bisa disesuaikan dengan kondisi nelayan di lapangan,” tandasnya.
(*/)
