PATINEWSCOM –
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin meminta Pemerintah Kabupaten Pati menjadikan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan.
Nilai SiLPA yang mencapai Rp287 miliar dinilai menjadi sinyal bahwa masih ada anggaran yang belum terserap secara optimal selama pelaksanaan APBD. Menurut Ali, kondisi tersebut perlu dicermati agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan semakin efektif.
“SiLPA tidak hanya dipandang sebagai sisa anggaran. Yang terpenting adalah mencari tahu apa penyebabnya sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan APBD berikutnya,” kata Ali.
Ia menjelaskan, tidak seluruh SiLPA dapat digunakan secara bebas. Sebagian merupakan dana yang bersifat terikat, seperti anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas maupun rumah sakit yang memiliki mekanisme pengelolaan tersendiri. Namun demikian, sisa anggaran yang tidak terikat tetap harus direncanakan pemanfaatannya secara tepat.
Menurut Ali, salah satu hal yang perlu dibenahi adalah sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pencairan anggaran. Dengan perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan program diyakini dapat berjalan sesuai jadwal sehingga serapan anggaran menjadi lebih optimal.
“Kami berharap setiap OPD mampu menyusun program yang realistis dan dapat direalisasikan tepat waktu. Dengan begitu manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Badan Anggaran dan Pemerintah Kabupaten Pati untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan besarnya SiLPA tahun anggaran 2026.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat diwujudkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, setiap rupiah yang telah dianggarkan bisa diwujudkan dalam bentuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan justru menjadi sisa anggaran di akhir tahun,” tutup Ali.
