Plt Bupati Pati Buka Forum Dialog dengan AMBP
PATI, 23 Mei 2026 —Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra membuka forum dialog dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Sabtu (23/5).
Selain diikuti para aktivis AMPB, dialog ini juga dihadiri Asisten Sekda, Plh Kepala BPKAD, serta para Kepala OPD terkait.
Dialog ini, menurut Chandra, ditujukan untuk membahas dinamika pembangunan di Kabupaten Pati termasuk diantara soal adanya usulan ke DPRD terkait perubahan pengecualian dari objek PBJT atas makanan dan/ atau minuman.
Botok (Supriyono) dan Teguh (Teguh Istiyanto) dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berharap Pemkab dapat mencabut surat usulan perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, utamanya terkait pembahasan soal Pengecualian dari Objek PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman.
Menanggapi hal itu Plt Bupati menyatakan siap berkoordinasi dengan DPRD terkait adanya aspirasi dari AMPB tersebut.
“Selain itu kami juga terus koordinasi dengan jajaran OPD terkait untuk menggenjot optimalisasi penerimaan selain pajak. Contohnya kami akan merintis parkir digital, di sisi lain transparansi juga kita tingkatkan”, jelasnya.
Sementara itu, menyikapi Aktivis AMPB yang menyinggung soal permohonan transparansi data penerima hibah, data Pendapatan Asli Daerah, dan data-data lainnya, Chandra mengaku siap memberikan datanya.
“Silahkan buat surat permohonan informasi ke PPID Kabupaten Pati yang berada di kantor Diskominfo. Akan kami siapkan datanya”, tutur Chandra.
Usai menghadiri forum dialog itu, para aktivis pun pulang dengan tertib serta mereka juga berinisiatif memindahkan mobil AMPB yang semula terparkir di bawah videotron depan kantor Bupati.
PATI, 23 Mei 2026 —Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra membuka forum dialog dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Sabtu (23/5).
Selain diikuti para aktivis AMPB, dialog ini juga dihadiri Asisten Sekda, Plh Kepala BPKAD, serta para Kepala OPD terkait.
Dialog ini, menurut Chandra, ditujukan untuk membahas dinamika pembangunan di Kabupaten Pati termasuk diantara soal adanya usulan ke DPRD terkait perubahan pengecualian dari objek PBJT atas makanan dan/ atau minuman.
Botok (Supriyono) dan Teguh (Teguh Istiyanto) dalam keterangannya menyatakan bahwa mereka dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berharap Pemkab dapat mencabut surat usulan perubahan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, utamanya terkait pembahasan soal Pengecualian dari Objek PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman.
Menanggapi hal itu Plt Bupati menyatakan siap berkoordinasi dengan DPRD terkait adanya aspirasi dari AMPB tersebut.
“Selain itu kami juga terus koordinasi dengan jajaran OPD terkait untuk menggenjot optimalisasi penerimaan selain pajak. Contohnya kami akan merintis parkir digital, di sisi lain transparansi juga kita tingkatkan”, jelasnya.
Sementara itu, menyikapi Aktivis AMPB yang menyinggung soal permohonan transparansi data penerima hibah, data Pendapatan Asli Daerah, dan data-data lainnya, Chandra mengaku siap memberikan datanya.
“Silahkan buat surat permohonan informasi ke PPID Kabupaten Pati yang berada di kantor Diskominfo. Akan kami siapkan datanya”, tutur Chandra.
Usai menghadiri forum dialog itu, para aktivis pun pulang dengan tertib serta mereka juga berinisiatif memindahkan mobil AMPB yang semula terparkir di bawah videotron depan kantor Bupati.
