Persoalan Banjir Masih Jadi “PR” Besar, Komisi C DPRD Pati Desak Pembenahan Drainase Terintegrasi

Persoalan Banjir Masih Jadi “PR” Besar, Komisi C DPRD Pati Desak Pembenahan Drainase Terintegrasi

**PATI** – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKS, Wardjono, menegaskan bahwa penanganan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) krusial bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, dibutuhkan komitmen serius dan langkah konkret agar bencana tahunan ini tidak terus menghantui produktivitas masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wardjono dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar Forum Wartawan Pati (FWP) bekerja sama dengan Diskominfo Pati di Aula Diskominfo, Senin (11/5/2026).

### **Faktor Pemicu: Sedimentasi hingga Drainase Buruk**

Wardjono mengidentifikasi bahwa banjir yang kerap merendam sejumlah wilayah di Pati tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan dipicu oleh faktor infrastruktur yang sudah tidak memadai. Ia menyoroti tingginya tingkat sedimentasi di aliran sungai serta sistem drainase yang belum berfungsi optimal.

> “Permasalahan banjir ini harus mendapat perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat sistem drainase dan aliran sungai yang tidak tertangani dengan baik,” tegas Wardjono di hadapan peserta FGD.

>

### **Normalisasi Harus Berjalan Beriringan**

Politisi PKS ini menilai bahwa langkah penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial. Normalisasi sungai memang mendesak, namun hal itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pembenahan saluran air di kawasan permukiman penduduk.

Wardjono mendorong adanya solusi yang bersifat integratif, di mana pembangunan infrastruktur jalan harus satu paket dengan sistem drainase yang mumpuni.

“Normalisasi sungai penting, tetapi pembenahan drainase di kawasan permukiman juga harus dilakukan supaya aliran air lebih lancar. Penanganan perlu terintegrasi agar hasilnya maksimal dan tidak bersifat sementara,” tambahnya.

### **Harapan pada Prioritas Pembangunan 2026**

Dalam kesempatan tersebut, Wardjono juga berharap agar program pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2026 dan seterusnya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang secara historis merupakan titik rawan banjir.

Ia menekankan bahwa legislatif akan terus mengawal agar anggaran infrastruktur tepat sasaran, khususnya untuk memberikan solusi nyata bagi warga yang terdampak genangan air setiap musim hujan tiba.

“Kami ingin ada solusi nyata agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun,” pungkasnya menutup diskusi

Exit mobile version