Pati, Kudus dan Magelang Akan Ikuti Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Selain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya, tiga daerah lain dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi juga akan diikutsertakan dalam pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021. Tiga daerah tersebut adalah Kudus, Pati, dan Magelang.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai rapat koordinasi persiapan PKM dan paparan New Jogo Tonggo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 8 Januari 2021.

Pihaknya bersama kabupaten/ kota di Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya, terus mempersiapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, mengingat masih ada daerah dengan kasus tinggi, maka pembatasan kegiatan akan diperluas.

“Ternyata angka yang masih tinggi ada di Kudus, Pati, dan Magelang. Maka tiga ini akan kita ikutkan nanti,” ujarnya.

Sebelumnya Ganjar menyampaikan PKM pada tanggal 11-25 Januari 2021 akan diberlakukan di tiga eks karisidenan yaitu Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya tetapi itu tidak berarti daerah lain bebas. Daerah-daerah lain akan terus dipantau berdasarkan peta kerawanan persebaran Covid-19.

“Kabupaten/ kota yang tidak disebut bukan berarti bebas. Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya alert. Bupati dan wali kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum dalam hal ini operasi yustisi,” sambungnya.

Ganjar menjelaskan, operasi yustisi akan menjadi bagian paralel dari pembatasan kegiatan masyarakat tersebut. TNI-Polri dan Satpol PP akan dilibatkan dalam operasi yustisi tersebut.

“Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi justisi juga paralel. Kalau operasi justisi bisa paralel maka Insyaallah ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan,” urainya lagi.

Meski ada pembatasan kegiatan masyarakat, pihaknya tetap mengupayakan agar ekonomi masih tetap berjalan meskipun tidak semasif sebelumnya. Misalnya, dinas-dinas di Pemprov Jateng diminta membeli produk UMKM, minimal makanan dan minuman untuk mendorong UMKM.

“Bagi industri besar ternyata Menko perkonomian masih mengizinkan. Tapi kemudian bagaimana kontrolnya? Yuk kita bantu sektor industri dan usaha dagang, kita atur yuk tempat jualan baik itu mal maupun pasar, juga tempat dagang lain dan tempat pariwisata,” pungkas Gubernur.