DPRD Pati Soroti Bantuan Modal UMKM, Jangan Sampai yang Berhak Justru Terlewat
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta proses pendataan hingga penyaluran bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilakukan secara lebih selektif dan berbasis data.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Hardi, menilai ketepatan sasaran menjadi hal penting mengingat jumlah pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan cukup banyak, sementara kuota penerima bantuan terbatas.
Menurutnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati perlu melakukan seleksi dan verifikasi secara menyeluruh terhadap pelaku usaha yang tersebar di berbagai wilayah.
“Dinas Koperasi dan UMKM harus melakukan seleksi daerah terhadap para pelaku usaha yang tersebar di Kabupaten Pati,” ujar Hardi.
UMKM yang Benar-Benar Ada Jangan Sampai Terlewat
Hardi menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam menentukan penerima bantuan. Jangan sampai program bantuan justru diberikan kepada pihak yang kurang tepat, sementara pelaku UMKM yang benar-benar menjalankan usaha dan terdampak kondisi ekonomi malah tidak masuk daftar penerima.
Menurutnya, masih dimungkinkan terdapat pelaku usaha yang secara nyata menjalankan kegiatan UMKM tetapi belum tercatat atau belum masuk dalam kategori penerima bantuan.
“Dinkop UMKM harus memanfaatkan data sehingga UMKM yang benar-benar terkena dampak untuk diberikan bantuan,” tegasnya.
Ia menilai pendataan harus mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar berdasarkan administrasi yang tersedia.
Dorong Pendataan UMKM Secara Online
Hardi juga mendorong adanya sistem pendataan UMKM secara digital atau online. Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memiliki basis data yang lebih akurat dan mudah diperbarui.
Pendataan secara berkala juga dinilai penting karena kondisi usaha pelaku UMKM dapat berubah. Ada pelaku usaha yang sebelumnya mampu bertahan, namun kemudian mengalami penurunan omzet atau bahkan berhenti beroperasi akibat tekanan ekonomi.
“Perlunya pendataan secara online sehingga penerima bantuan tidak salah sasaran,” katanya.
Selain proses seleksi, Hardi meminta Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemantauan setelah bantuan disalurkan.
Hal itu diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Jangan Sampai Bantuan Salah Sasaran
Menurut Hardi, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan bantuan justru jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Sebab, kesalahan dalam penyaluran bukan hanya merugikan anggaran, tetapi juga dapat membuat pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan.
“Takutnya bantuan yang disalurkan jatuh pada pihak yang tidak berhak. Justru pelaku UMKM yang benar tidak mendapat bantuan,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Pati akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut. Hardi berharap proses verifikasi, penetapan penerima hingga monitoring dilakukan secara transparan dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.