Domisili di Luar Kabupaten Pati, PNS Diminta Work From Home
PatiNews.Com – Kota,
Bupati Pati Haryanto meminta ASN (Aparatur Sipil Negara) / PNS yang berdomisili di luar Kabupaten Pati untuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Pihaknya pun mengaku telah menginventarisir pegawai dari kabupaten tetangga yang tiap hari nglaju.
“Yang kerja di Pati saya suruh WFH aja, karena dari 47 pekerja yang terinventarisir, yang sekarang di rumah sakit sebagian besar adalah tenaga kesehatan yang domisilinya luar Kabupaten Pati,” teranf Bupati dalam Rakor Persiapan Hari Raya Idul Adha dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Kabupaten Pati yang diadakan di Pendopo Kabupaten Pati. Jumat, 24 Juli 2020.
Terkait keputusan Pemkab untuk menunda tatap muka kegiatan di TPQ, Bupati Pati Haryanto mengutarakan bahwa hal itu berlaku sementara.
“Mohon pengertiannya untuk tatap muka TPQ, saya masih minta waktu untuk ditunda sementara. Juli sampai Agustus nanti kalau trennya menurun sudah barang tentu saya akan mengevaluasi kebijakan penundaan tersebut, dan nanti jika situasi sudah kondusif, akan kami izinkan tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” papar Bupati.
Kemudian terkait dengan kegiatan TPQ yang sempat menjadi pembicaraan di media sosial, dimana Pemkab mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Sekda, Bupati pun menyampaikan tanggapannya.
“Bagaimana pun juga surat keluar ini yang tanggung jawab adalah saya selaku kepala daerah dan ketua gugus. Pemkab tak punya maksud lain selain untuk melindungi anak-anak dan sebagai bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan atas perkembangan jumlah kasus di Kabupaten Pati. Apalagi sudah ada beberapa anak yang dinyatakan positif corona,” sambung Haryanto.
Bupati pun meyakinkan bahwa pihaknya tak mungkin membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
“Tiap tahun kami berkomitmen mewujudkan misi kami yakni meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang sarat akhlak dan budi pekerti. Program konkretnya pun sudah ada sejak lama bahkan sebelum Pemprov punya program serupa. Kegiatan pemberian bantuan kesejahteraan untuk guru TPQ konsisten kami lakukan dan nilainya meningkat tiap tahun. Adalah aneh ketika gara-gara salah paham memahami surat edaran penundaan tatap muka TPQ, lantas semua yang telah kami perjuangkan untuk memajukan TPQ dianggap tak ada,” kata Bupati.
Tahun kemarin Bupati bahkan mengaku telah menganggarkan Rp 12 miliar lebih, kemudian pada tahun 2021 nanti juga akan masuk penganggaran.
“Jadi mohon jangan buru-buru menghakimi, toh Pemkab menyampaikan penundaan tersebut juga dasarnya dari kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam SKB menteri,” ujar Bupati.
Dalam rapat yang juga diikuti oleh Forkompimda itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa secara umum kurva Covid-19 di Kabupaten Pati dibandingkan daerah lain cenderung masih landai tetapi meningkat.
“Karena itu kita perlu tetap waspada apalagi Pati dikelilingi oleh daerah-daerah yang kasusnya sedang meningkat pesat,” tandasnya.
(pn/ prk/ hms)
