Disorot KPK, DPRD Pati Desak Perbaikan Tata Kelola Proyek Infrastruktur Senilai Rp235 Miliar
PATI – Komisi C DPRD Kabupaten Pati mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem tata kelola proyek infrastruktur di wilayahnya. Langkah ini diambil menyusul adanya sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menegaskan bahwa kehadiran KPK harus dijadikan momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membenahi sistem agar lebih transparan dan akuntabel.
Perbaikan Sistem dan Sosialisasi
Usai menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, Senin (11/5/2026), Joni berharap tidak ada lagi celah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek fisik tahun anggaran 2026.
“Harapan kita dengan kejadian ada KPK, betul-betul diperbaiki sistemnya, kemudian sosialisasi dengan baik sehingga sudah bagus semua,” ujar Joni Kurnianto kepada awak media.
Proyek Mulai Berjalan Akhir Mei
Dalam rapat tersebut, legislatif mempertanyakan kepastian jadwal dimulainya pengerjaan infrastruktur tahun ini. Pihak DPUPR mengonfirmasi bahwa pengerjaan fisik di lapangan dijadwalkan akan mulai berjalan pada akhir Mei 2026.
Selain jadwal pengerjaan, Komisi C juga meminta klarifikasi mendalam mengenai penggunaan anggaran pinjaman dari Bank Jateng sebesar Rp69 miliar yang dikhususkan untuk sektor pekerjaan umum.
Lelang E-Katalog dan Anggaran Rp235 Miliar
Menanggapi dorongan tersebut, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, memastikan bahwa proses lelang proyek infrastruktur telah dibuka sejak Kamis pekan lalu. Untuk menjamin transparansi, Pemkab Pati menggunakan sistem e-katalog.
“Harus kita laksanakan lelang dengan sistem e-katalog. Kami menjamin adanya keterbukaan informasi terkait lelang ini,” tegas Risma.
Berdasarkan data pemerintah daerah, pada tahap awal terdapat 28 ruas jalan yang akan menjadi fokus pembangunan. Total anggaran yang disiapkan terbilang fantastis, mencapai Rp235 miliar yang bersumber dari APBD murni.
“Ini menggunakan APBD murni, kemudian pada anggaran perubahan kami juga tetap akan fokus pada pembangunan infrastruktur,” pungkas Risma.
