KPPN Pati Kawal Penyaluran THR Rp115 Miliar bagi 27.149 Aparatur Negara di Wilayah Kerjanya
PATI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati mengawal penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 bagi aparatur negara di wilayah kerjanya dengan total nilai mencapai sekitar Rp115 miliar yang diberikan kepada 27.149 pegawai pemerintah pusat dan daerah.
Pemberian THR tahun ini dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Dalam regulasi tersebut pemerintah menegaskan bahwa THR diberikan kepada aparatur negara untuk membantu pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya serta menjaga daya beli masyarakat.
Kepala KPPN Pati menyampaikan bahwa KPPN memiliki peran penting dalam memastikan penyaluran THR dari APBN kepada satuan kerja kementerian/lembaga berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hingga periode penyaluran, KPPN Pati telah menyalurkan THR sebesar Rp21,64 miliar kepada 5.517 pegawai pemerintah pusat pada berbagai satuan kerja mitra KPPN Pati (data dari My Intress 16/3).
Selain penyaluran bagi pegawai pemerintah pusat, KPPN Pati juga melakukan monitoring terhadap pembayaran THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah daerah, THR bagi ASN daerah mencapai sekitar Rp94 miliar yang disalurkan kepada 21.632 pegawai (data dari Pemda Kab. Pati dan Kab. Rembang per 16/3).
Dengan demikian, total THR yang disalurkan dan dimonitoring oleh KPPN Pati di wilayah kerjanya mencapai sekitar Rp115 miliar untuk 27.149 aparatur negara.
Penyaluran THR ini diharapkan dapat membantu aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Percepatan pembayaran THR juga diyakini dapat meningkatkan perputaran uang di daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
KPPN Pati juga terus berkoordinasi dengan satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di wilayah kerjanya agar proses pembayaran THR dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (KR)
Penulis: Kurnia Rimadani dan Tim Humas KPPN
