Forum Komunikasi Honorer K2, Wadul Komisi D DPRD Pati
PATI, PATINEWS.COM
Bertempat di ruang Banggar DPRD Kabupaten Pati, Senin, 04 Juli 2022, Komisi D DPRD Kabupaten Pati menerima audiensi dari Forum Komunikasi Tenaga Honorer Kategori 2 Tendik (FKTH-K2 TENDIK) Kabupaten Pati terkait dengan permasalahan penghapusan tenaga Honorer.
Ketua Forum Komunukasi Tenaga Honorer Kategori 2 Tendik (FKTH-K2 Tendik) Kabupaten Pati, Setiawan Dwi Nugroho, mengatakan bahwa tujuan mereka kesini ini, ingin meminta kejelasan terkait nasib kaumnya.
Pasalnya, terang dia, tenaga honorer Kategori 2 di bidang pendidikan Kabupaten Pati ini, tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. Apalagi ditambah dengan adanya kabar bahwa pada November 2023 mendatang, tenaga honorer akan dihapuskan.
“Teman-teman tenaga pendidikan yang masuk K2 ini, ingin meminta kejelasan terkait surat dari Menpan terkait penghapusan tenaga honorer pada November tahun 2023 mendatang. Selain itu, kami juga minta agar tenaga pendidikan K2 yang mayoritas menduduki administrasi SMPN ini dimasukkan dalam formasi CPNS atau PPPK. Karena selama ini K2 belum terakomodir dalam formasi PPPK maupun CPNS,” sambung dia.
Sementara itu, Kabid Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Aziz Muslim mengatakan, jika pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar K2 ini dimasukkan dalam formasi PPPK.
“Tim BKPP sudah berupaya dengan mengirimkan surat kepada Presiden agar bisa di masukkan PPPK di tahun mendatang. (Saat ini) untuk Kepres-nya belum ada, tenaga administrasi belum masuk PPPK,” urainya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto menyampaikan jika saat ini sesuai dengan aturan kami mengikuti surat edaran untuk tidak menerima tambahan tenaga honorer lagi.
Dan terkait dengan K2 agar masuk ke formasi PPPK ini, kami belum tahu. Karena dari BKPP juga sudah berusaha dengan mengirimkan surat ke Presiden namun belum ada jawabannya.
“Dan menurut tafsiran kami, sebelum nanti di tahun 2023 itu benar-benar dilakukan penghapusan tenaga honorer, pasti akan ada penyelesaian dulu ditahun ini. Tentunya kita juga masih menunggu nanti bagaimana arahan dari Kemenpan,” jelas dia.
Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntammah, juga menambahkan agar honorer K2 ini untuk selalu berikhtiar dan berdoa supaya nanti ada jalan keluar dari permasalahan ini.
“Kami apresiasi perjuangan dari teman-teman Tendik ini, yang sudah mengajar selama bertahun-tahun. Dan semoga dengan berikhtiar dan berdoa nanti diberikan jalan keluarnya,” harap dia.
(* /hms/wan)
