Semarang, PatiNews.Com – Melalui kerja sama dengan Perum Bulog, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat terobosan baru untuk menekan harga beras. Keduanya akan menyediakan beras kualitas medium di kios dan warung yang ada di desa-desa.
Penyediaan beras ini disebut sebagai operasi pasar gaya baru. Ini karena operasi tidak dilaksanakan di pasar seperti pada umumnya, melainkan langsung ke desa. Beras akan langsung dikirim dari gudang Bulog ke kios-kios, warung dan koperasi di desa. Masyarakat dapat membeli dengan harga lebih rendah dari pasar.
Operasi pasar ini akan memutus mata rantai distribusi beras yang biasanya melewati delapan tahap. “Selama ini perjalanan beras dari petani ke konsumen melewati delapan tahap. Kita potong itu, jadi masyarakat bisa membeli beras lebih terjangkau dengan kualitas yang baik,” ujar Ganjar.
Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam rangka Pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP), melalui Pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium. Kesepakatan ditandatangani Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Kamis (22/11/2018), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jateng.
Pada kesempatan itu, hadir sekitar 700 kepala desa yang akan menjadi penanggung jawab distribusi beras di daerahnya masing-masing. “Jadi kades-kades ini yang akan memimpin operasi pasar di desanya. Beras bisa dijual lewat kios, warung, atau kerjasama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Tinggal minta berapa ton langsung dikirim,” imbuhnya.
Sumber beras yang didistribusikan menggunakan cadangan beras pemerintah, Buwas (sapaan akrab Budi Waseso) menyebut cadangan saat ini mencapai 1,2 juta ton. Ia menargetkan 700 ribu ton bisa diserap di Jateng. “Setidaknya lima ribu ton perhari bisa langsung kita drop ke desa-desa,” tegasnya.
Dengan konsep ini, harga beras bisa ditekan. Di pasar, harga beras kualitas medium bisa mencapai Rp. 10 ribu, bahkan Rp. 11 ribu. Melalui cara baru ini, Bulog menetapkan harga antara Rp 8.500 sampai maksimal Rp 9.000.
“Kalau Jateng berhasil akan dilanjutkan seluruh Nusantara. Saya minta seminggu ini kita geber lalu evaluasi sehingga didapatkan pola yang semakin bagus,” tekannya.
Pemilihan Jateng ini menurut Buwas karena provinsi yang dipimpin Ganjar telah menjadi daerah percontohan terkait keberhasilannya dalam pengendalian pangan nasional. Terbukti, untuk kali ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan TPID terbaik secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2017.
“Maka saya tetapkan pilot project di Jateng. Saya yakin berhasil dan pasti akan menyebar ke lain daerah,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, operasi pasar juga menggandeng Polda Jateng. Bersama Pemprov Jateng dan Bulog Jateng, kepolisian akan mengawasi pengiriman dan penjualan beras ke masyarakat.
Kades Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, Saifuddin, yakin hal ini bakal mengeliminasi pedagang-pedagang nakal yang dia sebut sebagai ‘pemain’.
“Nanti saya akan menggerakkan RT dan RW. Operasi pasar nantinya bisa menggunakan dengan pembagian kupon bazar,” katanya.
Di wilayahnya Saifuddin mengatakan terdapat sekitar 2.000 kepala keluarga dari berbagai kalangan. Untuk operasi pasar ini, dia mengaku tidak membatasi dan mempersilakan siapapun bisa menjangkau.
“Untuk tahap awal nanti sepertinya saya akan minta sekitar 3 ton. Kemungkinan bisa bertambah di tahap selanjutnya. Kita lihat kondisi di masyarakat nanti. Tapi operasi pasar ini bagus banget,” tandasnya. (pn/ dok Humas Jateng)
