PatiNews.Com – Kota, Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah pusat juga pemerintah daerah Kabupaten Pati.
Kemiskinan merupakan penyebab seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya atau memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kebutuhan hidup ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.
Kebutuhan minimal hidup antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Tipologi masyarakat Pati sebagian besar hidup sebagai petani dan buruh tani (43,44 %), perdagangan sebesar 19,43 %, yang bekerja disektor industri sebanyak 15,99 %, sektor jasa 8,91 % dan sisanya (12,23 %) adalah lainnya. Beberapa wilayah mimiliki karakteristik unik, misalnya kecamatan sukolilo didominasi penduduk sebagai petani.
Daerah industri berada di desa Karaban kec. Gabus dengan Industri Kapuknya, kecamatan margoyoso dengan industri tapioka, Juwana dengan industri kuningan dan Trangkil desa karang legi dengan industri batu bata. Untuk wilayah pesisir utara Puncel dan Dukuhseti sebagian merupakan nelayan.
Untuk mengetahui profil kemiskinan di Pati, penulis mengambil data dari hasil penelitian terdahulu. Dimana dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut jenis kelamin kepala rumah tangga miskin terdiri dari 75,1 % (persen) adalah laki-laki dan 24,9 % (persen) adalah perempuan.
Dari sisi usia maka terdapat 1,2 persen masih berusia kurang dari 25 tahun, 50,1 persen berusia antara 25-50 tahun dan sisanya 48,7 persen berusia di atas 50 tahun. Dari komposisi usia di atas, terlihat bahwa kepala rumah tangga miskin didominasi oleh usia tua.
Upaya penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada generasi muda cukup berhasil. Diantara yang terasa adalah tingkat pendidikan yang mulai meningkat dengan adanya wajib belajar 9 tahun. Kondisi pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuat seseorang akan lebih giat bekerja ataupun berusaha mencari lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.
Dari tabel di bawah, terlihat bahwa pendidikan kepala keluarga adalah faktor dominan didalam masyarakat miskin. Sebanyak 80,69 persen kepala rumah tangga miskin berpindidikan SD ke bawah dan hanya 0,42 persen yang berijazah D1 ke atas yang masih miskin.
Menurut kegiatan seminggu yang lalu yang dilakukan oleh kepala rumah tangga maka didapat bahwa 75,33 persen sedang bekerja, 4,22 persen sementara tidak bekerja dan 20, 45 persen tidak bekerja (pengangguran). Dari angka yang bekerja tersebut maka sebanyak 32,57 persen adalah bekerja di sektor pertanian padi dan palawija, jasa dan lainnya sebanyak 12,73 persen, bangunan/konstruksi sebesar 11,21 persen, sektor perdagangan sebesar 10,56 persen dan sisanya tersebar untuk sektor lainnya.
Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan Pemerintah, seperti bantuan langsung non tunai, beras miskin/raskin, jaminan kesehatan masyarakat/jamkesmas, program keluarga harapan/PKH, bantuan oprasional sekolah/BOS, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, program pemberdayan usaha mikro dan kecil (UMK-KUR).
Namun demikian program penanggulangan kemiskinan tersebut belum mencapai hasil seperti yang di harapkan.
Di Pati, angka kemiskinan 2017 sebesar 11,38% (141,73 ribu jiwa), angka ini turun sedikit (0,23% ) dari 2016 yaitu 11,65% (144,20 ribu jiwa). Meskipun angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan, tetapi laju penurunan dan tahun ketahun mulai melambat.
Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tergantung pada identifikasi masalah kemiskinan dan kesesuaian antara program dan sasaran yang dituju. Sebagian besar penduduk miskin ini tinggal di daerah perdesaan dengan matapencaharian sebagai petani sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan upaya mensejahterakan petani.
Pembangunan sektor pertanian khususnya dan daerah perdesaan pada umumnya, termasuk di dalamnya infrastruktur perdesaan seperti jalan, irigasi, listrik, sarana air bersih, dan lain sebagainya, perlu mendapatkan prioritas utama di dalam pelaksanaan daerah. Selain itu, kebijakan terhadap hasil pertanian termasuk harga jual paska panen, penyediaan pupuk, dan sarana prasarana pertanian harus memudahkan petani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan akan ditentukan oleh ketepatan pemilik program dalam mengidentifikasikan masyarakat miskin dan program yang tepat untuk dijalankan yang sesuai dengan tipologi masyarakat miskin yang menjadi subjek. Perbedaan tipe dan karakteristik masyarakat maka dibutuhkan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda pula.
Suatu program akan berhasil disuatu daerah belum tentu sesuai untuk daerah yang lainnya hal tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat miskin yang disasar.
Penulis:
Suparman,S.ST, MM
Statistisi Ahli Muda, BPS Kab. Pati
Editor: PN
