PatiNews.Com – Kota, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan penangguhan kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan memperbolehkan nelayan cantrang tetap melaut dengan syarat.
Nelayan tidak diperbolehkan melaut keluar dari wilayahnya untuk menghindari konflik antar nelayan.
Keputusan ini dikeluarkan setelah dilakukannya pertemuan perwakilan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia dengan Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan Perikanan serta Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja, kemarin (17/1) di istana negara.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasmijan. Mereka hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Menteri Susi menegaskan tidak akan mencabut peraturan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan saat pertemuan dengan nelayan kemarin. Meski demikian, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.
“Kondisi ini tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar dan hanya di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa,” tegas Susi saat konferensi pers didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, Kamis (18/1) di Gedung Mina Bahari IV, KKP.
Susi menambahkan, dari hasil diskusi dengan Presiden kemarin nelayan diberikan kesempatan untuk tetap beralih ke alat penangkapan ikan ramah lingkungan agar ekosistem habitat ikan tetap lestari dan berkelanjutan.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dibuat bukan untuk menyusahkan nelayan, melainkan untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Sehingga ia pun berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
“Kita akan terus kawal dan berikan pendampingan penggantian alat tangkap yang ramah lingkungan agar rampung semua tanpa ada batasan waktu. Tapi tetap tidak boleh nambah kapal. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran atau ukuran mark down masih melaut ” tandasnya. (dok. Humas DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan)
