PatiNews.Com – Kota, Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilihan Umum merupakan kodifikasi (pengumpulan) dari empat Undang-Undang sebelumnya, hal ini dikatakan Ketua KPUD Kabupaten Pati, Much Nasich dalam FGD Wartawan Pati di Pendopo Kabupaten Pati siang ini, Sabtu, 14 Oktober 2017.
“Kodifikasi undang-undang mengenai pemilu menciptakan konsistensi pelaksanaan pemilu, baik pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden”, ujarnya.
“Selama ini memang terjadi inkonsistensi antara undang-undang mengenai pemilu yang satu dan undang-undang lainnya, (saling tumpang tindih. red)”, imbuhnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Kabag Humas Setda Pati Drs Rasiman, Ketua KPUD Kabupaten Pati Much Nasich, Cipto Subagyo, Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Kantor Kesbangpol Kabupaten Pati, Ketua FGD Wartawan Pati Alman Eko Darmo dan puluhan wartawan cetak dan elektronik serta online.
Dalam paparannya Cipto Subagyo mengatakan bahwa ada beberapa isu penting dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, diantaranya presidential treshold, parliamentary treshold, dan verifikasi partai politik.
Presidential treshold belakangan ini jadi polemik antara yang setuju dan tidak setuju, yakni sekarang 20%, pihak yang tidak setuju ada yang menginginkan presidential treshold ini dihapus.
“Untuk pemilihan anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2017“, Ujarnya. (knd)
