PATINEWSCOM –
Komisi A DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten Pati segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Persoalan tersebut dinilai tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat setiap hari.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Kastomo, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai sejumlah kebutuhan operasional Disdukcapil yang hingga kini belum terpenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi pengadaan blanko e-KTP, bahan pencetakan dokumen kependudukan, hingga biaya pemeliharaan peralatan pelayanan.
Menurutnya, DPRD akan berupaya mencarikan solusi melalui pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah agar kebutuhan yang bersifat mendesak dapat segera dipenuhi.
“Yang menjadi perhatian kami adalah pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Jangan sampai warga menjadi pihak yang dirugikan akibat keterbatasan anggaran di internal pemerintah,” ujar Kastomo.
Politisi PKB itu menambahkan, pihaknya juga akan mendorong koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membuka ruang pembiayaan terhadap kebutuhan operasional Disdukcapil yang dinilai paling mendesak.
Selain itu, ia meminta Disdukcapil menyusun skala prioritas penggunaan anggaran agar pelayanan yang bersifat vital tetap dapat berjalan secara optimal meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran.
“Pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar. Jika terganggu, dampaknya akan dirasakan masyarakat dalam banyak urusan, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga berbagai program bantuan pemerintah,” jelasnya.
Kastomo menegaskan pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu perubahan anggaran, tetapi perlu segera mengambil langkah nyata agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
“Kami berharap ada solusi yang cepat. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh terganggu hanya karena persoalan anggaran,” tegasnya.
Komisi A DPRD Pati berharap sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjamin kelancaran pelayanan administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas.
