Perkuat Peran Perempuan Menghadapi Krisis Iklim, Duo Mahasiswi UPER Juarai PSNMHII 2026
JAKARTA, PATINEWS.COM
Dibalik krisis iklim, terdapat kelompok yang sering luput dari perhatian, yakni perempuan yang menghadapi dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Menurut UNDP dan UN Women, tanpa kebijakan yang responsif gender, hingga 158 juta perempuan dan anak perempuan berisiko terdorong ke dalam kemiskinan pada 2050 akibat perubahan iklim.
Berangkat dari persoalan tersebut, duo mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina (UPER), Zeffanya Tessalonika Manoppo dan Paskarina Alfalahsea, menyusun sebuah policy brief yang menawarkan model kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk memperkuat peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gagasan tersebut dituangkan dalam karya berjudul Mendayung Bersama di Lautan yang Sama: Kerja Sama Selatan-Selatan Indonesia–Pasifik dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berperspektif Gender.
Melalui policy brief tersebut, keduanya mengusulkan pembentukan Indonesia-Pacific Climate and Gender Partnership (IPCGP) sebagai kerangka kemitraan yang memperkuat kolaborasi Indonesia dan negara-negara Pasifik dalam menghadapi krisis iklim. Gagasan ini berangkat dari kesamaan karakter Indonesia dan negara-negara Pasifik sebagai wilayah kepulauan yang sama-sama rentan terhadap kenaikan muka air laut, degradasi ekosistem pesisir, serta ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat melalui pengalaman pengelolaan wilayah pesisir, kebijakan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030, Blue Economy Roadmap, serta berbagai praktik baik pemberdayaan perempuan yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat ketahanan iklim di kawasan Pasifik.
Atas gagasan tersebut, Zeffanya dan Paskarina berhasil meraih Juara I kategori Chamber Policy Brief pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-38 Tahun 2026 di Bandung yang diikuti oleh 31 tim dari 31 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurut Zeffanya, perempuan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kedekatan dengan komunitas yang menjadikan mereka aktor penting dalam membangun ketahanan iklim. Karena itu, pelibatan perempuan perlu menjadi bagian dari proses penyusunan hingga implementasi kebijakan.
“Perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lahir dari kedekatan mereka dengan komunitas. Perspektif tersebut perlu hadir sejak proses perencanaan hingga pengambilan keputusan agar kebijakan iklim menjadi lebih inklusif dan efektif,” ujar Zeffanya.
Sebagai implementasi, IPCGP mengusulkan dua program unggulan. Program pertama, Gender-Climate Fellowship, berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan di negara-negara Pasifik dalam pembiayaan iklim dan tata kelola wilayah pesisir. Program kedua, Mangrove & Coastal Adaptation Pilot, merupakan proyek restorasi ekosistem pesisir berbasis komunitas perempuan yang menargetkan pemulihan 500 hektare kawasan mangrove dalam tiga tahun sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Paskarina, kedua program tersebut dirancang agar perempuan tidak hanya terlibat sebagai peserta, tetapi juga memiliki ruang untuk memengaruhi arah pembangunan di tingkat komunitas.
“Kami menargetkan sedikitnya 40 persen keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan pada proyek restorasi pesisir. Harapannya, perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang tangguh terhadap krisis iklim,” kata Paskarina.
Pjs. Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. techn. Djoko Triyono, M.Si., mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti bahwa mahasiswa Universitas Pertamina mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap tantangan global.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pertamina tidak hanya mampu mengidentifikasi persoalan global, tetapi juga menghadirkan solusi berbasis riset yang inovatif dan aplikatif. Universitas Pertamina akan terus mendorong lahirnya gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Prof. Djoko.
