DPRD Pati Minta APBD Berpihak ke Petani Puso, Jangan Hanya Perda Tanpa Bantuan Nyata
PATI – DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya keberpihakan anggaran daerah terhadap petani yang terdampak banjir dan gagal panen atau puso.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan mengatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan petani seharusnya diikuti dengan kesiapan anggaran yang memadai.
Menurutnya, selama ini bantuan bagi petani terdampak banjir belum berjalan optimal karena pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran dari APBD.
“Petani adalah penyangga ketahanan pangan daerah. Kalau mereka mengalami gagal panen akibat banjir, pemerintah wajib hadir membantu dengan kebijakan yang nyata,” katanya.
Muslihan menilai keberpihakan anggaran menjadi hal penting agar program perlindungan petani tidak hanya berhenti sebatas aturan administratif tanpa realisasi bantuan di lapangan.
Ia meminta pemerintah daerah lebih serius menyusun skala prioritas anggaran, khususnya pada sektor pertanian yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas.
“Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali banjir datang. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil,” tandasnya.
Menurut Muslihan, petani yang mengalami puso membutuhkan dukungan nyata agar tetap mampu melanjutkan aktivitas pertanian dan tidak mengalami kerugian berkepanjangan.
Komisi B DPRD Pati, lanjut dia, akan terus mengawal persoalan tersebut agar hasil pembahasan bersama pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata bagi petani terdampak banjir dan gagal panen.
