Tiga Tahun Terakhir, Lahan Kritis di Jateng Berkurang 75 Ribu Hektare, Perhutanan Sosial Jadi Andalan
JATENGHITSCOM
Luasan lahan kritis di wilayah Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, lahan kritis yang sebelumnya mencapai 392 ribu hektare pada periode 2022–2024 kini berkurang menjadi 317.629 hektare atau turun sekitar 75 ribu hektare.
Penurunan tersebut disampaikan Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12/2025).
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah,” kata Widi.
Menurutnya, pemulihan lahan kritis tersebut tidak lepas dari peran program perhutanan sosial yang terus digencarkan pemerintah. Program ini dinilai mampu mendorong rehabilitasi kawasan hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Widi menegaskan, upaya pemulihan lahan kritis harus terus dilanjutkan dan diperkuat melalui perhutanan sosial agar hasil yang dicapai semakin optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menekankan bahwa konsep perhutanan sosial tidak boleh mengabaikan fungsi utama kawasan hutan sebagai penjaga ekosistem alam.
“Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” ujar Sumarno.
Ia menambahkan, pemulihan lahan kritis melalui skema perhutanan sosial memerlukan pendampingan penuh agar keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.
Sumarno mendorong penerapan skema pemanfaatan lahan yang proporsional, yakni 50 persen untuk tanaman keras, 30 persen tanaman keras berupa buah-buahan, dan 20 persen tanaman semusim.
“Dengan konsep ini, fungsi hutan akan semakin pulih dan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan pelestarian hutan di Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik,” ucapnya.
Melalui penguatan program perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap rehabilitasi lahan kritis dapat berjalan berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan ekologi dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
#jateng #virals #story #fyp #jangkauansemuaorang
[image: IMG-20251215-WA0095.jpg]
JATENGHITSCOM
Luasan lahan kritis di wilayah Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, lahan kritis yang sebelumnya mencapai 392 ribu hektare pada periode 2022–2024 kini berkurang menjadi 317.629 hektare atau turun sekitar 75 ribu hektare.
Penurunan tersebut disampaikan Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang digelar di Kantor DLHK Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12/2025).
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait dengan luasan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah,” kata Widi.
Menurutnya, pemulihan lahan kritis tersebut tidak lepas dari peran program perhutanan sosial yang terus digencarkan pemerintah. Program ini dinilai mampu mendorong rehabilitasi kawasan hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Widi menegaskan, upaya pemulihan lahan kritis harus terus dilanjutkan dan diperkuat melalui perhutanan sosial agar hasil yang dicapai semakin optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menekankan bahwa konsep perhutanan sosial tidak boleh mengabaikan fungsi utama kawasan hutan sebagai penjaga ekosistem alam.
“Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” ujar Sumarno.
Ia menambahkan, pemulihan lahan kritis melalui skema perhutanan sosial memerlukan pendampingan penuh agar keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.
Sumarno mendorong penerapan skema pemanfaatan lahan yang proporsional, yakni 50 persen untuk tanaman keras, 30 persen tanaman keras berupa buah-buahan, dan 20 persen tanaman semusim.
“Dengan konsep ini, fungsi hutan akan semakin pulih dan sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan pelestarian hutan di Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik,” ucapnya.
Melalui penguatan program perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap rehabilitasi lahan kritis dapat berjalan berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan ekologi dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
#jateng #virals #story #fyp #jangkauansemuaorang
[image: IMG-20251215-WA0095.jpg]
