Raperda Tentang Penghasilan Tetap untuk Kades dan Perangkat Desa Disahkan, Bupati Minta Kinerja Ditingkatkan

Raperda Tentang Penghasilan Tetap untuk Kades dan Perangkat Desa Disahkan, Bupati Minta Kinerja Ditingkatkan

PatiNews.Com – Kota, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin bersama Bupati Pati Haryanto melaksanakan persetujuan bersama atas dua raperda usai mendapat fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Sebelumnya Pansus III DPRD Kabupaten Pati juga telah menyetujui Raperda tentang RTRW Kabupaten Pati agar bisa segera terlaksana yang sebelumnya meminta tambahan waktu untuk membahasnya bersama pihak terkait. Jum’at (20/12) di Gedung DPRD Kabupaten Pati.

Dua raperda yang di setujui adalah raperda perubahan  atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dan Perda Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, yang merupakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2015.

Dalam paparannya, Bupati menyebut, substansi pokok dari raperda tentang alokasi dana desa ini berisi perubahan besaran penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkatnya.

Penghasilan tetap mereka disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) gologan IIA.

”Selain itu ketentuan batas maksimal prosentase penggunaan ADD untuk penghasilan tetap juga dihapuskan. Dengan begitu pemerintah desa dapat lebih memaksimalkan penggunaan sebagian besar porsi ADD untuk penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkatnya,” terang Bupati Pati.


Kebijakan tersebut, lanjut Bupati, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Agar selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya.

”Dengan adanya peningkatan penghasilan tetap yang cukup besar ini tentunya akan mampu meningkatkan kinerja serta kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan desa,” jelas Bupati.

Sementara itu, untuk raperda SOTK, hal itu menjadi upaya pemerintah untuk mengoptimalkan organisasi pemerintah desa. Raperda itu mengatur mengenai pola susunan organisasi dan tata kerja pemerintah. Sesuai dengan tingkat perkembangan desa. Yaitu desa swasembada, desa swakarya, dan desa swadaya.

”Dengan demikian pembentukan organisasi pemerintah desa benar-benar sesuai kebutuhan. Serta mengedepankan efektivitas birokrasi pemerintah desa,” urainya.


Bupati juga mengapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Pati yang  telah sama-sama bekerja menuntaskan pembahasan dua raperda tersebut. Terlebih payung hukum baru ini sangat dinantikan pemerintahan desa untuk segera diimplementasikan. (pn/ hms drpd).

patinews.com

redaksi@patinews.com

Share
Published by
patinews.com

Recent Posts

Cara Mudah Memainkan Mobile Legends Di PC

Mobile Legends : Bang Bang merupakan salah satu game MOBA mobile yang paling populer saat…

7 jam ago

Sadar Akan Tantangan Industri 4.0, Prodi Perbankan Syariah IPMAFA Gelar Kuliah Pakar

Perkembangan Industri 4.0 memberikan perubahan besar dalam penyusunan strategi bisnis perusahaan tidak terkecuali pada industri…

14 jam ago

Cari Vendor Pernikahan Terpercaya? Yuk Hadiri Pati Utara Wedding Exhibition 2020

21-22 Maret 2020 “PATI UTARA WEDDING EXHIBITION 2020” . Sedang merencanakan pernikahan? Bingung dengan segala…

14 jam ago

“Hallo Pak Inggi”, Program Kades Jrahi Terima Aduan Warga

Patinews.com – Gunungwungkal, Usai dilantik menjadi Kepala Desa (Kades) Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, Miko Adi Setyawan…

14 jam ago

Gandeng Binalattas Kemnaker RI, Optimis Hasil UMKM Pati Go Internasional

Patinews.com - Kota, Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini diwakili oleh enam Organisasi Perangkat Daerah…

15 jam ago

Kadin Pati Dorong Pelaku UMKM “Go Ekspor”

Patinews.com - Batangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pati siap menarik dan membina pelaku…

16 jam ago